Puan Harap Tranformasi Pendidikan Lewat Smart TV Diimbangi Kesejahteraan Guru

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani berpandangan bahwa upaya Pemerintah dalam mendorong transformasi digital di sektor pendidikan merupakan langkah positif untuk menjawab tantangan zaman. Menurutnya, distribusi perangkat teknologi ke sekolah seperti Interactive Flat Panel (IFP) dan smart TV bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai daerah.

“Program ini adalah bagian penting dari upaya memperkuat sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Akses digital dapat membuka ruang belajar yang lebih interaktif bagi siswa,” kata Puan, Rabu (27/8/2025).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menyalurkan ‘layar pintar’ di seluruh sekolah di Tanah Air. Sebanyak 288 ribu televisi pintar (Smart TV) akan hadir di kelas-kelas sekolah seluruh Indonesia.

Penyaluran smart TV sebagai bentuk komitmen menjadikan pendidikan salah satu prioritas Pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan absolut. Program ini diharapkan dapat membuat pemerataan kualitas pendidikan unggul di seluruh wilayah.

Dalam pelaksanaannya, digitalisasi pembelajaran dikuatkan dengan penyediaan perangkat media seperti IFP, laptop, media penyimpanan konten pembelajaran (external HDD), dan lainnya. Tahun ini, sasaran yang akan menerima perangkat sebanyak 288.865 sekolah, dan hingga bulan Agustus ini sudah berlangsung pengiriman untuk tahap 1.

Meski demikian, Puan mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital juga sangat ditentukan oleh kesiapan para guru. Menurutnya, guru tetap menjadi faktor utama dalam pendidikan, dan kesejahteraan mereka tidak bisa diabaikan dalam proses ini.

“Transformasi digital bisa berhasil jika dibarengi dengan transformasi kesejahteraan guru. Kalau kualitas hidup dan pelatihan mereka belum memadai, maka perangkat teknologi tidak akan berdampak optimal,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK itu menambahkan, hingga saat ini masih banyak guru yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan penghasilan, beban kerja yang tinggi, hingga keterbatasan akses pelatihan teknologi. Puan menilai perlu ada pendekatan kebijakan yang lebih menyeluruh untuk memperhatikan kesejahteraan guru di semua jenjang dan wilayah.

“Kesejahteraan guru juga perlu menjadi prioritas agar mereka bisa fokus menjalankan peran pentingnya dalam proses pembelajaran. Guru yang sejahtera akan lebih siap beradaptasi dengan perubahan, termasuk dalam penggunaan teknologi pendidikan,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

Oleh karenanya, Puan mendorong agar pelaksanaan transformasi digital juga mencakup pelatihan intensif dan berkelanjutan untuk penggunaan teknologi secara efektif. Kemudian, skema insentif dan tunjangan khusus bagi guru yang mengoperasikan perangkat digital.

“Kebijakan penghasilan layak bagi guru, termasuk guru honorer di daerah juga perlu diperhatikan. Pendidikan digital bukan sekadar soal perangkat. Ini juga soal kesiapan para pendidik yang menjalankan proses pembelajaran sehari-hari,” ungkap Puan.

Lebih lanjut, Puan memastikan DPR RI akan terus mengawal kebijakan transformasi pendidikan agar pelaksanaannya bisa berjalan baik.

“DPR RI akan terus mengawal kebijakan transformasi pendidikan agar pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan dampaknya terhadap para pelaku pendidikan di lapangan;” pungkasnya.