Puan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen di RAPBN 2026 Masih Realistis dan Moderat

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (dok: parlemen)

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 merupakan proyeksi yang masih tergolong moderat dan realistis. Menurutnya, target itu bisa tercapai lewat kebijakan dan program pemerintah yang bagus.

“Masih realistis, masih moderat. Namun ya tentu saja kita harus lihat dulu bagaimana program dan kebijakan-kebijakan yang memang diinginkan oleh pemerintah;” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Hal itu disampaikan Puan usai DPR mengadakan rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, pemerintah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Puan menyebut, seluruh catatan dari pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan APBN sudah disampaikan dalam rapat paripurna. Ia memastikan seluruh catatan terkait APBN segera ditindaklanjuti dalam proses legislasi.

“Catatan-catatannya sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan dan catatan dari BPK juga sudah disampaikan, jadi tinggal ditindaklanjuti dan kemudian akan menjadi undang-undang,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Kita akan membahas RAPBN tahun 2026 yang akan dimulai rakernya dan dibahas di semua komisi yang ada di DPR,” tambah Puan.

Menanggapi lebih lanjut soal target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, Puan menekankan bahwa pembahasan mendalam di setiap komisi DPR akan menjadi penentu kelayakan dan arah kebijakan lebih lanjut.

Pembahasan RAPBN 2026 akan berlangsung secara bertahap di seluruh komisi DPR RI sebagai bagian dari fungsi anggaran dan pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

“Kita lihat dulu bagaimana nanti pembahasannya di komisi-komisi, setelah dibahas di komisi-komisi, kita baru bisa melihat apakah dimungkinkan atau perlu diadjust, atau perlu diperbaiki, atau bagaimana nanti setelah ada pembahasannya bersama dengan komisi;” tutup Puan.