Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. (dok: parlemen)
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya seorang balita di Sukabumi dalam kondisi tubuh penuh cacing. Dia menilai kejadian memilukan ini harus menjadi peringatan keras atas lemahnya sistem perlindungan sosial dan layanan kesehatan dasar.
“Tragedi ini menimbulkan duka yang menyayat hati sekaligus menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Peristiwa ini tidak terjadi jika fungsi pencegahan, pemantauan, dan perlindungan sosial berjalan dengan baik,” kata Netty, Jumat (22/8/2025).
“Saya sangat memahami kekecewaan masyarakat yang menilai pemerintah desa dan perangkatnya kurang sigap dalam mengawasi kesehatan warganya,” tambahnya.
Seperti diketahui, balita perempuan bernama Raya asal Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya sudah lama dalam pengawasan gizi oleh petugas desa di Kampung Padangenyang, Desa Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.
Bocah perempuan berusia empat tahun itu dikenal sebagai salah satu anak dengan status BGM (bawah garis merah), istilah medis untuk kondisi gizi buruk. Raya pun menjadi perhatian utama dalam pelayanan posyandu setempat.
Netty menekankan pentingnya peran perangkat desa, kader posyandu, PKK, dan bidan desa sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dia pun menyoroti kelemahan dalam sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial yang belum menjangkau seluruh warga miskin dan rentan.
“Masih banyak keluarga miskin yang terabaikan dari data penerima manfaat, tidak memiliki dokumen kependudukan maupun jaminan kesehatan, sehingga kesulitan mengakses layanan dasar ketika kondisi darurat,” sebut Netty.
Anggota komisi DPR bidang kesehatan itu menuturkan kelemahan sistem perlindungan sosial harus segera dievaluasi. Sehingga, kata Netty, kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Ini harus menjadi evaluasi serius. Perlindungan sosial tidak boleh sebatas program administratif, tetapi benar-benar hadir ketika rakyat membutuhkan, terutama bagi keluarga miskin dan rentan,” ucapnya.
“Peristiwa ini harus menjadi alarm bagi kita semua, bahwa sistem perlindungan sosial dan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau rakyat kecil. Kita tidak boleh menunggu tragedi serupa terulang untuk melakukan perbaikan,” lanjut Netty
Lebih lanjut, Netty juga mendorong optimalisasi peran posyandu dan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi warga yang belum memiliki dokumen resmi.
“Kita harus mengoptimalkan fungsi posyandu sebagai pusat deteksi dini kesehatan anak dengan dukungan tenaga kesehatan desa. Kita juga harus mempermudah akses layanan kesehatan darurat, agar warga miskin yang tidak memiliki dokumen pun bisa segera ditangani,” tutup Netty.
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…
MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…
MONITOR, Jakarta - Zayed Award for Human Fraternity, Senin (9/11/2026), telah mencatat rekor dengan sekitar…
MONITOR, BOGOR - Kemandirian ekonomi pesantren tidak cukup hanya ditopang keterampilan menghasilkan produk. Santri juga…
Chepy Aprianto, M.I.Kom (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Garda Pemuda NasDem) Setiap peringatan hari…