12 Persen Gaji Warga Habis Buat Biaya Angkot, DPR Dorong Desain Ulang Sistem

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat di kota-kota besar merupakan dampak dari belum terbangunnya sistem transportasi umum yang terintegrasi dan efisien. Menurutnya, harus ada desain ulang sistem integrasi transportasi.

“Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Pemerintah perlu melakukan desain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik dan berdasarkan kebutuhan pengguna,” kata Andi Iwan Aras, Rabu (6/8/2025).

Seperti diketahui, hasil Survei Biaya Hidup BPS Tahun 2018 menunjukkan bahwa pengeluaran transportasi atau jasa angkutan umum (angkot) berkontribusi hingga 12,46 persen dari total biaya hidup masyarakat. Padahal, menurut standar Bank Dunia, pengeluaran ideal untuk transportasi seharusnya tidak melebihi 10 persen dari total penghasilan.

Berdasarkan data BPS tersebut, kota-kota penyangga ibu kota seperti Bekasi dan Depok menanggung beban biaya transportasi paling berat. Rata-rata pengeluaran transportasi bulanan di Bekasi mencapai Rp 1,9 juta, diikuti Depok Rp 1,8 juta, Surabaya Rp 1,6 juta, Jakarta Rp 1,59 juta, dan Bogor Rp 1,2 juta.

Selain itu, kota-kota lain seperti Batam, Makassar, Jayapura, hingga Balikpapan juga tercatat memiliki biaya transportasi yang tinggi, berkisar antara Rp 900 ribu hingga Rp 1,1 juta per bulan.

Memanggapi hal ini, Iwan Aras menekankan pentingnya pemetaan jalur first mile dan last mile secara menyeluruh, serta memastikan keterhubungan antara moda pengumpan dan moda utama dalam satu sistem yang ramah bagi pengguna jasa transportasi dan tentunya dengan harga terjangkau.

“Pemetaan jalur first mile dan last mile perlu dilakukan secara menyeluruh. Yang tidak kalah penting adalah memastikan moda pengumpan dan moda utama benar-benar terhubung dalam satu sistem yang ramah pengguna, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,” tuturnya.

Iwan juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi lintas kawasan. Termasuk pentingnya sinergi antar kementerian dan BUMN sektor transportasi.

“Subsidi transportasi sebaiknya tidak hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT (Bus Rapid Transit), tetapi juga mencakup biaya akses ke dan dari moda tersebut agar ekosistem transportasi menjadi lebih inklusif,” tambah Iwan.

Lebih lanjut, pimpinan Komisi Perhubungan DPR ini memastikan Komisi V akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah dalam sektor tersebut. Menurut Iwan, hal itu perlu dilakukan agar reformasi transportasi tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik.

“Kami ingin memastikan transformasi juga terjadi dalam aspek layanan, dengan berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” jelas Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.

“Kami meyakini, Pemerintah pastinya telah memikirkan berbagai upaya intervensi untuk memastikan pelayanan moda transportasi bagi masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu,” tutup Iwan.