HEADLINE

Tanggapi Fenomena Bendera One Piece, Mardani Ali Sera: Ojo Kesusu Menyimpulkan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT Kemerdekaan ke-80 RI. Mardani mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru menghakimi dan melihat fenomena ini dengan kacamata yang lebih dalam.

“Di era digital semua punya akses pada informasi. Makanya ojo kesusu (jangan terburu-buru) menyimpulkan. Jangan cepat menilai itu buruk,” kata Mardani, Senin (4/8/2025).

Seperti diketahui, menjelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 RI, muncul fenomena di media sosial dengan pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang karya Eiichiro Oda, di sejumlah rumah dan kendaraan.

Bendera bergambar tengkorak dan tulang bersilang itu dikibarkan sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah. Hal itu juga sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada.

Dalam sejarah dunia, simbol bendera ini sering digunakan sebagai peringatan akan bahaya atau ancaman. Dalam konteks One Piece, bendera tersebut menjadi simbol yang dikenakan oleh kru bajak laut, termasuk digunakan pada kapal dan pakaian mereka.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan, mengatakan ada provokasi dari sejumlah kelompok yang berupaya menurunkan maruah bendera perjuangan (Merah Putih) dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu. Ia pun meminta masyarakat untuk menghargai pengorbanan para pahlawan, seraya menyebut bahwa Bendera Merah Putih adalah hasil perjuangan kolektif bangsa.

Terkait hal ini, Mardani menilai rakyat Indonesia terutama generasi muda adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Mardani, aspriasi masyarakat itu perlu pendekatan yang empatik, bukan reaktif.

“Harus ada hati terbuka bahwa rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Mesti ngaji rasa. Jangan merasa pintar, tapi seharusnya adalah pintar merasa,” tuturnya.

Mardani juga menilai fenomena bendera One Piece tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menilai, selama tidak ada unsur kekerasan atau anarkisme, ekspresi semacam itu justru bisa jadi ruang dialog antara negara dan warganya.

“Nikmati aja. Kadang cuma perlu didekati dan didengar. Nanti akan kembali,” ungkap Mardani.

Anggota komisi DPR yang membidangi urusan pemerintahan itu juga tak melihat adanya pelanggaran dengan aksi pemasangan bendera One Piece. Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari bentuk ekspresi masyarakat.

“Nggak melanggar hukum. Kadang anak itu berulah karena kurang perhatian. Kasih perhatian saja nanti kembali dekat,” sebut Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu.

“Saat ini memang zamannya masyarakat semakin kreatif. Dan kan sebenarnya bagus kalau punya rakyat yang kritis. Yang penting kita bisa menjaga bersama, dan tidak boleh ada aksi anarkis,” tutup Mardani.

Recent Posts

Satsiber TNI Gelar Latihan Siber 2025, Perkuat Pertahanan Digital Nasional

MONITOR, Jakarta - Satuan Siber (Satsiber) TNI menggelar Latihan Siber TNI Tahun Anggaran 2025 dengan…

59 menit yang lalu

Menag Sebut Presiden Prabowo Perhatikan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis…

3 jam yang lalu

Peternak Bangkit, Ekonomi Desa Melejit! Ini Jurus Wamentan Sudaryono dari Banyumas

MONITOR, Jawa Tengah - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor…

4 jam yang lalu

Marsma Fajar Gugur, DPR: Sosok Penting Hadapi Pelanggaran Wilayah Udara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya…

6 jam yang lalu

Kemenag Dukung Cek Kesehatan Gratis bagi 12,5 Juta Siswa Lintas Agama

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyatakan siap mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo…

7 jam yang lalu

Soal Amnesti dan Abolisi, DPR Nilai Pemerintah Buka Ruang Pengampunan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai pemberian amnesti kepada Sekjen PDI…

7 jam yang lalu