Fraksi PKB Soroti Pendidikan dan Lingkungan dalam Pembahasan RPJMD Depok

MONITOR, Depok – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok menyoroti sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan dan lingkungan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fokus utama mencakup keterbatasan daya tampung sekolah negeri, rendahnya partisipasi PAUD, serta persoalan tata kelola ruang kota yang dinilai semrawut.

Isu pendidikan menjadi perhatian khusus anggota Fraksi PKB yang duduk di Komisi D DPRD Depok. Mereka menilai Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 masih menyisakan banyak persoalan, terutama minimnya daya tampung di tingkat SMP negeri.

“Isu pendidikan akan menjadi prioritas dalam pembahasan Pansus RPJMD. Bukan hanya soal daya tampung, tapi juga peran sekolah swasta dalam peningkatan mutu pendidikan perlu diperkuat,” ujar Siswanto, Ketua Fraksi PKB yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti rendahnya angka partisipasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dianggap sebagai fondasi penting dalam pembentukan karakter generasi muda.

“Masih banyak anak yang ingin masuk SD tanpa melalui PAUD atau TK. Padahal, kemampuan membaca, bersosialisasi, dan kesiapan usia seharusnya dimulai dari pendidikan usia dini,” tegas Siswanto.

Meski Indeks Pembangunan Pendidikan Depok menunjukkan tren positif, terutama dalam penurunan angka putus sekolah, data partisipasi PAUD masih dinilai memprihatinkan. Hal ini menjadi salah satu fokus evaluasi Fraksi PKB dalam RPJMD lima tahun ke depan.

Di sektor lingkungan, Fraksi PKB mengkritik lemahnya penataan ruang kota. Maraknya pembangunan permukiman tanpa perencanaan, pelanggaran sempadan sungai, dan penyempitan area setu menjadi catatan penting.

“Depok butuh zonasi yang tegas dan jelas mana kawasan pendidikan, permukiman, dan ekonomi. Saat ini, semua bercampur dan berpotensi merusak tatanan lingkungan hidup,” ungkap Siswanto.

Mereka menekankan perlunya revisi tata ruang agar pembangunan lebih terstruktur dan tidak mengancam kelestarian lingkungan.

Terkait jadwal pembahasan RPJMD, Fraksi PKB menyampaikan bahwa Panitia Khusus (Pansus) akan mulai bekerja pekan depan selama satu minggu, dimulai dengan pembukaan dan diakhiri dengan penyusunan draft Raperda. Draft final kemudian akan diajukan ke tingkat provinsi untuk harmonisasi.

Fraksi PKB juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap teknis pelaksanaan SPMB, termasuk efektivitas jalur baru seperti jalur domisili dan jalur anak putus sekolah (PAPS).

“Sistem SPMB harus disempurnakan agar lebih transparan, adil, dan tidak membingungkan masyarakat. Evaluasi terhadap jalur baru perlu segera dilakukan,” tambah Siswanto.

Melalui pembahasan RPJMD ini, Fraksi PKB mendorong agar Pemkot Depok memperkuat fondasi pendidikan sejak PAUD, memperluas akses sekolah negeri dan swasta, serta melakukan reformasi tata ruang kota demi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.