Gelar Sekolah Politik Anggaran, Fraksi PKB Pelototi APBD Kota Depok

MONITOR, Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) sepertinya serius menjawab tantangan Penjabat (Pj) Sekda Kota Depok, Nina Suzana. Anggota F-PKB akan menjalani sekolah politik anggaran (APBD).

“Insya Allah dalam waktu dekat. Sekolah politik anggaran ini untuk menjawab tantangan Sekda yang kemarin meminta F-PKB belajar Silpa,” ungkap Ketua F-PKB Siswanto.

Digelarnya sekolah politik anggaran untuk anggota F-PKB, lanjut Siswanto, agar seluruh anggotanya mengerti dan mengetahui banyak hal terkait dengan penganggaran.

“Ya, bukan hanya masalah Silpa. Tapi kami berharap lebih mengetahui dan memahami banyak hal terkait politik anggaran (APBD) di Pemkot Kota Depok,” tuturnya.

Siswanto mengungkapkan, rencana sekolah politik anggaran ini sudah dikonfirmasikan hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. “Kami sudah meminta sejumlah Tenaga Ahli (TA) DPP yang ahli membaca APBD untuk turun ke Depok,” aku mantan jurnalis Jawa Pos grup ini.

Lebih lanjut politisi yang juga eks asisten Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden ini berharap, kedepan seluruh anggota F-PKB bisa lebih cermat membaca arah anggaran Pemkot Depok.

“Karena menurut TA DPP, alokasi APBD banyak yang anomali. Itu setelah mereka melihat data APBD 2024, banyak pertanyaan yang tidak bisa kami jawab,” tandas Siswanto.

Sekadar diketahui, Pj Sekda Kota Depok Nina Suzana menuding F-PKB tidak mengerti soal Silpa APBD 2024. Nina meminta F-PKB belajar.

Pernyataan Nina itu merespon pernyataan F-PKB yang disampaikan dalam rapat paripurna belum lama ini. F-PKB sebenarnya mengapresiasi realisasi anggaran APBD 2024. Hanya saja, masih menyayangkan adanya Silpa sebesar Rp 224 miliar.