Direktur Rumah Sakit RI Tewas Akibat Serangan Israel, Komisi I DPR: Kejahatan Luar Biasa!

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengecam keras serangan udara Israel yang menghantam kawasan pemukiman di barat daya Kota Gaza, di mana Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina, Marwan al-Sultan beserta keluarga tewas dalam insiden itu. Sukamta mengatakan serangan Israel tersebut merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang melanggar hukum internasional.

“Israel terus menerus menunjukkan kejahatannya yang luar biasa (extraordinary). Mereka tidak tunduk pada hukum, juga tidak memiliki komitmen pada kemanusiaan,” kata Sukamta, Kamis (3/7/2025).

Menurut Sukamta, sikap nirempati itu terlihat jelas dari serangan-serangan brutal militer Israel selama ini terhadap objek yang tidak boleh dijadikan target serangan seperti warga sipil, fasilitas sipil, rumah sakit dan tenaga medis. Oleh karena itu, Sukamta mengecam keras aksi-aksi Israel.

“Saya mengutuk kebrutalan Israel ini dan menyerukan semua pihak berupaya menghentikan genosida yang dilakukan Israel,” tuturnya.

Dalam laporan Al Jazeera, sebanyak 67 warga Palestina tewas dalam 24 jam terakhir (2/7) akibat serangan Israel. Bahkan ada 11 orang ikut terbunuh dalam serangan ini saat tengah mengantre bantuan kemanusiaan. Direktur RS Indonesia, Marwan al-Sultan, dan keluarganya termasuk dalam daftar korban jiwa.

Marwan sendiri dikenal sebagai sosok yang aktif menyerukan perlindungan bagi tim medis di Gaza di tengah agresi militer Israel yang terus berlangsung.

Sukamta menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas medis seperti RS Indonesia jelas melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa Keempat 1949, dan Protokol Tambahan I tahun 1977, yang semuanya menjamin perlindungan rumah sakit dan tenaga medis dari serangan bersenjata.

“Pasal 18 Konvensi Jenewa keempat menyatakan fasilitas kesehatan harus dihormati dan dilindungi di semua waktu dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Sedangkan Protokol Tambahan I menyatakan serangan terhadap fasilitas kesehatan, yang tidak digunakan untuk aktivitas militer, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang cukup serius,” paparnya.

Sukamta juga menyoroti kebijakan pembatasan bantuan kemanusiaan yang hanya boleh disalurkan lewat Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang disebutnya sebagai ‘dead trap’. Ratusan warga Gaza tewas saat mengantre bantuan makanan akibat penembakan brutal pasukan Israel. Bahkan ditemukan kandungan obat terlarang dalam bantuan makanan, yang membuat warga ragu untuk mengonsumsinya meskipun dalam kondisi kelaparan.

Karenanya, Sukamta mendorong pemerintah untuk bersikap tegas meminta PBB dan seluruh negara anggotanya agar mendesak Israel menghentikan serangan ke Palestina.

“Saya terus mendukung Pemerintah Indonesia agar bersikap lebih proaktif untuk mendesak PBB dan seluruh negara di dunia menghentikan genosida yang terjadi di Gaza dan mendesak segera dibuka akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya,” jelas Sukamta.

Pimpinan komisi hubungan internasional DPR RI itu pun berharap langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto dapat membantu upaya perdamaian di Gaza. Sukamta juga meminta Pemerintah segera mengisi posisi Dubes Indonesia untuk PBB yang saat ini kosong.

“Kami berharap kunjungan Pak Prabowo ke Arab Saudi dan kemudian menghadiri pertemuan BRICS di Brasil juga membawa misi utama untuk penghentian genosida di Palestina,” sebut Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

“Termasuk segera menunjuk Dubes RI untuk PBB di New York dan Jenewa, karena upaya diplomasi yang proaktif sangat membutuhkan peran Dubes sebagai ujung tombaknya,” tutup Sukamta.