Semprot Legislator Inggris yang Angkat Isu HAM Papua di Forum Global, DPR Jaga Kedaulatan RI

MONITOR, Jakarta – Partisipasi DPR RI dalam Forum Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, Italia, mendapat sorotan positif atas perannya dalam menyuarakan isu perlindungan minoritas di panggung internasional. Terutama ketika DPR merespons keras anggota parlemen Inggris yang menyinggung isu minoritas di Indonesia, khususnya terkait masalah HAM di Papua.

Pengamat Hubungan Internasional, Shofwan Al Banna Choiruzzad menyambut baik keberatan yang disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri saat merespons keras pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris lantaran menyinggung soal situasi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam agenda IPU.

“Meskipun isu Papua terus menjadi tantangan yang harus dikelola dalam kebijakan luar negeri Indonesia, langkah Wakil Ketua BKSAP dalam forum tersebut dengan menegaskan posisi dan kedaulatan Indonesia patut diapresiasi,” kata Shofwan, Rabu (25/6/2025).

Adapun respons keras Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri disampaikan dalam agenda ‘Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Strengthening Trust and Embracing Hope for Our Common Future’ yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, Italia, Jumat (20/6).

Konferensi IPU tersebut merupakan ajang strategis bagi parlemen dunia untuk memperkuat komitmen terhadap perdamaian, inklusivitas, dan keadilan sosial. IPU sendiri merupakan organisasi global parlemen dunia yang mendorong kerja sama dan dialog antar parlemen semua negara.

Dalam hal ini, Shofwan menilai DPR dapat memainkan peran strategis di dalam negeri maupun di luar negeri, di mana respons tegas Irine dinilai sebagai upaya dalam menjaga kedaulatan Indonesia di kancah internasional.

“Kiprah anggota DPR kita di forum parlemen internasional tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki peran yang strategis dalam diplomasi Indonesia, termasuk dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” terang pengajar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Pada saat yang bersamaan, Shofwan juga melihat bahwa Indonesia perlu memiliki strategi yang lebih komprehensif dalam mempertahankan keutuhan Indonesia.

“Perlu strategi yang lebih utuh dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola isu Papua,” ungkap Shofwan.

“Baik dalam upaya menghadirkan kesejahteraan rakyat Papua hingga bagaimana kita meyakinkan dunia bahwa komitmen pada kedaulatan nasional dan perlindungan HAM dapat berjalan beriringan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua BKSAP DPR Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan protes atas pernyataan anggota parlemen Inggris di forum IPU terkait isu HAM di Papua. Dengan lantang, ia mengaku keberatan atas sikap parlemen Inggris yang memanfaatkan forum IPU dan menyinggung masalah HAM di Indonesia.

“Apa yang beliau sampaikan terkait situasi hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Saya sangat menyesalkan bahwa forum yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi damai justru dijadikan platform propaganda yang melemahkan kedaulatan negara kami,” tegas Irine.

“Ini bukan tempat yang tepat untuk membahas isu Papua. Saya dengan tegas menolak pernyataan Anda,” imbuh Legislator dari Dapil Maluku Utara itu.

Irine menjelaskan Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang membangun persatuan dan kepercayaan antarumat beragama melalui kebijakan inklusif dan partisipatif, berdasarkan nilai-nilai nasional.

“Di Indonesia, keterlibatan seperti ini dilakukan melalui forum lintas agama, kegiatan bersama masyarakat, serta pembuatan kebijakan yang inklusif yang mencerminkan nilai-nilai nasional kami, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” papar Irine.

Menurut Irine, permasalahan yang ada di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara berdialog, khususnya dalam melindungi hak-hak minoritas.

“Dialog ini memperkuat kepercayaan, melindungi hak-hak minoritas, dan mendorong harmoni di tengah keberagaman bangsa kami,” tutupnya.