Prof Rokhmin: Indonesia Harus Bangun Sektor Kelautan Berbasis Ekonomi Biru dan Industri 4.0

MONITOR, Jakarta – Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) DPR RI menggelar Seminar Nasional dan Bedah Buku bertema “Optimalisasi Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kelautan untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, karya ilmiah dari Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M.Si., CWM, yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen RI, Rabu, 25 Juni 2025.

Acara ini mempertemukan tokoh-tokoh penting lintas sektor, mulai dari akademisi hingga praktisi. Seperti Prof. Rokhmin Dahuri, (Anggota Komisi IV DPR RI), Prof. Bustanul Arifin (Ketua Forum Group ISEI), dan Janti Djuari (pengusaha perikanan nasional), dengan pidato kunci dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, S.E.

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan pesan, bahwa laut  bukan sekadar batas geografis, tapi penentu masa depan bangsa. Ia menekankan pentingnya valuasi ekonomi sumber daya laut sebagai landasan kebijakan, bukan hanya untuk pertumbuhan, tapi keberlanjutan. 

“Indonesia harus membangun sektor kelautan berbasis Ekonomi Biru dan Teknologi Industri 4.0 agar lebih efisien, produktif, inklusif, dan lestari,” tegas Anggota Komisi IV DPR lewat pemaparannya bertajuk bertajuk “Valuasi Ekonomi SDA Kelautan Sebagai Dasar Bagi Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Pembangunan Kelautan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dan Indonesia Emas 2045”.

Ia juga menyoroti tiga mandat penting sektor kelautan dan perikanan ke depan: mengatasi persoalan internal seperti kemiskinan nelayan dan overfishing, berkontribusi pada solusi masalah nasional seperti pengangguran dan stunting, serta memaksimalkan potensi sektor ini sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Langkah ini krusial untuk mengoptimalkan potensi laut Indonesia sekaligus menjaga keberlanjutannya demi kedaulatan pangan nasional dan visi Indonesia Emas 2045,” tegas Prof Rokhmin.

Rektor Universitas UMMI Bogor ini  memaparkan garis kemiskinan adalah jumlah uang yang cukup bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, dalam satu bulan. (BPS, 2024).

“Ini berarti garis kemiskinan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga tentang memastikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan,” katanya. 

Berdasarkan pada garis kemiskinan versi BPS (2024) sebesar Rp582.932/orang/bulan. Jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang (9,03% total penduduk. Atas dasar garis kemiskinan BPS (2025) sebesar Rp 595.242/orang/bulan. Jumlah
penduduk miskin 25,20 juta orang (8,97% total penduduk).

“Tapi garis kemiskinan itu sangat rendah sekali sekitar Rp595.242 per bulan. Padahal BPS menyebut garis kemiskinan sejumlah uang yang cukup bagi seorang memenuhi 5 kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan) dalam sebulan,” terangnya.

Prof Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa garis kemiskinan yang tidak munafik digariskan oleh Bank Dunia yaitu  3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.550.000)/orang/bulan, jumlah orang miskin pada 2024 sebesar 112 juta jiwa (38% total penduduk). Sedangkan garis kemiskinan Bank Dunia (2025) sebesar US$ 6,85/orang/hari atau US$ 205,5 (Rp 3.458.360) /orang/bulan, jumlah rakyat miskin 172 juta orang (60,3% total penduduk).

 “Maka orang Indonesia yang miskin itu masih 100 juta orang atau 36%, dan disitulah sebagian besar buruh, petani dan nelayan,” tegas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University ini .

Yang sangat mencemaskan, sambungnya, adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). 

Satu dari tiga anak di Indonesia  mengalami stunting. Sedangkan batas toleransi  menurut WHO adalah satu banding lima dari total balita. “Implikasinya, jika tidak segera diatasi maka generasi mendatang fisiknya lemah dan kecerdasannya rendah sehingga terancam a lost generation,” tegasnya.

Tujuan negara menurut Prof Rokhmin, adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Alinea-4 Pembukaan UUD 1945).

“Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan transformasi struktural ekonomi, termasuk modernisasi sektor kelautan dan perikanan, serta pengembangan industri manufaktur yang berdaya saing,” ucapnya.