DPR Desak Pemerintah Intervensi Soal Pulau Enggano Terisolasi, Warga Butuh Akses dan Perlindungan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi V Irine Yusiana Roba Putri menyoroti kondisi Pulau Enggano yang terisolasi sejak Maret 2025 akibat dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu. Irine pun meminta Pemerintah segera mengambil langkah nyata karena tak sedikit warga yang tinggal di salah satu pulau terdepan Indonesia itu.

“Kami meminta Pemerintah untuk segera melakukan upaya perbaikan atas kondisi ini. Karena warga Pulau Enggano butuh akses dan perlindungan jadi negara harus hadir,” kata Irine Yusiana Roba Putri, Senin (23/6/2025).

Seperti diketahui, Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu mengalami pendangkalan sejak delapan bulan terakhir yang mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga. Bahkan penumpang terpaksa diturunkan di tengah laut.

Akibat pendangkalan itu, 4.000 warga Pulau Enggano menjadi terisolir sejak beberapa bulan terakhir. Masyarakat Enggano terpaksa menghadapi realitas sulit, bahan makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.

Kondisi ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat setempat. Hasil panen busuk tak terjual. Ratusan petani bahkan memilih tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak adanya jalur distribusi dan harga jual yang jatuh.

Irine menyoroti bagaimana kondisi ini telah berdampak sangat serius bagi lebih dari 4 ribu jiwa penduduk Pulau Enggano.

“Ini juga menunjukkan lemahnya jaminan konektivitas dan pelayanan dasar Indonesia di wilayah kepulauan. Padahal kita adalah negara maritim yang punya banyak sekali pulau,” tuturnya.

Irine menilai minimnya jaminan dan akses konektivitas di wilayah kepulauan seperti Pulau Enggano memiliki dampak yang sangat signifikan.

“Distribusi barang terputus, hasil pertanian tidak dapat dipasarkan, akses layanan kesehatan terhambat, dan aktivitas ekonomi lokal lumpuh. Situasi ini bukan sekadar gangguan logistik, tetapi mencerminkan kerentanan sistemik dalam pengelolaan transportasi wilayah kepulauan,” paparnya.

Adapun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bengkulu menyayangkan sikap pemerintah daerah Bengkulu yang seperti tidak peduli akan situasi krisis di Pulau Enggano. Mereka juga mendesak pemerintah berhenti menyebarkan narasi bahwa Enggano sudah tertangani dengan baik, padahal yang terjadi adalah sebaliknya.

Menurut Irine, kondisi di Pulau Enggano bukan hanya soal masalah akses konektivitas transportasi, tapi juga memperlihatkan bagaimana hak-hak dasar warga negara belum dapat tepenuhi.

“Ini bukan hanya soal masalah akses dan logistik, tapi soal hak dasar warga negara yang diabaikan,” jelas Irine.

Irine menilai keterisolasian bagi warga di Pulau Enggano juga memperlihatkan kerentanan dalam tata kelola transportasi wilayah kepulauan, di mana Pemerintah dianggap belum optimal menjamin mobilitas dan distribusi logistik di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Secara khusus, Irine menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, negara berkewajiban menjamin konektivitas antardaerah sebagai bagian dari pelayanan dasar.

“Persoalan kedangkalan alur pelabuhan adalah isu teknis yang bisa diprediksi dan seharusnya diantisipasi. Tapi ironisnya ini dibiarkan cukup lama terjadi tanpa solusi konkret. Akhirnya yang dikorbankan adalah kehidupan masyarakat,” tegas Legislator asal Maluku Utara itu.

“Maka kita harapkan Pemerintah pusat untuk turun tangan dan melakukan intervensi demi memastikan setiap warga Indonesia berhak mendapat hak-hak dasar dan perlindungan dari Negara,” lanjut Irine.

Irine menambahkan, komitmen Indonesia pada Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau Sustainable Development Goals (SDGs) seharusnya menjadi landasan kuat untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal (no one left behind).

“Kita sering bicara lantang soal SDGs di forum internasional. Tapi mirisnya, masih ada wilayah kita sendiri yang terputus total dari layanan dasar. Ini miris sekali,” ungkap Irine.

Oleh karenanya, anggota komisi yang membidangi urusan infrastuktur dan transportasi tersebut mendorong Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi keterisolasian warga Pulau Enggano. Sebagai solusi jangka pendek, Irine meminta Pemerintah meakukan pengiriman kapal logistik dan penumpang secara berkala.

“Kementerian Perhubungan agar memastikan layanan perkapalan bisa tetap reach Pulau Enggano. Sesuaikan dengan kondisi yang ada di sana,” sebutnya.

Kemudian, Pemerintah juga diminta melakukan intervensi melalui Kementerian Sosial dan lembaga terkait untuk menjamin ketersediaan pangan dan layanan kesehatan dasar. Selain itu, fleksibilitas penggunaan Dana Desa dan BUMDes bisa digunakan untuk menyewa kapal alternatif selama masa darurat.

“Penguatan sistem perencanaan dan mitigasi infrastruktur transportasi khususnya untuk daerah rawan keterisolasian seperti pulau-pulau kecil juga harus jadi catatan bagi Pemerintah. Ini menjadi solusi jangka menengah dan jangka panjang,” tambah Irine.

Lebih lanjut, Irine memastikan Komisi V DPR akan meminta klarifikasi dari Kementerian Perhubungan dan kementerian teknis terkait lainnya. Komisi V DPR juga mendorong percepatan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola konektivitas wilayah kepulauan.

“Pulau Enggano adalah cermin dari bagaimana negara memandang wajah terdepan Indonesia. Komitmen terhadap pemerataan pembangunan tidak boleh berhenti di atas kertas,” ujar Wakil Ketua BKSAP DPR itu.

“Tindakan cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan adalah satu-satunya jalan agar kejadian ini tidak berulang,” tutup Irine.