Status Iran Siaga, Komisi I DPR Minta Pemerintah Percepat Evakuasi WNI

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah segera mempercepat evakuasi terhadap 380 WNI yang berada di Teheran, Iran. Hal ini menyusul penetapan status Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menjadi siaga 1, seiring meningkatkan eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

“Situasi konflik di kawasan tersebut tentu sangat memperihatinkan bagi kita semua. Kita minta evakuasi WNI di Iran segera dipercepat,” ujar Junico Siahaan, Jumat, (20/6/2025).

Junico juga meminta pemerintah mengambil langkah terukur lantaran rencana evakuasi WNI via udara sulit dilakukan buntut peperangan Iran-Israel yang menyebabkan penerbangan sipil tak kondusif.

“Saya dengar evakuasi tidak bisa melalui jalur udara tapi lewat darat, melalui Turki dan (negara) lainnya. Untuk itu, pemerintah harus memastikan agar jalur evakuasi darat benar-benar aman,” kata pria yang akrab disapa Nico Siahaan itu.

Nico juga mengimbau KBRI di Teheran agar selalu memantau WNI yang masih berada di wilayah konflik. Pemerintah juga diminta terus memastikan kondisi WNI yang disebut ada di Israel.

“Fasilitasi setiap kebutuhan mereka termasuk penyediaan logistik seperti makanan dan akomodasi. Berikan pengawalan di titik-titik perlintasan, pastikan WNI kita aman,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Barat I itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menetapkan status Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, menjadi siaga 1 menyusul meningkatnya intensitas serangan dalam konflik Iran dengan Israel.

Sugiono mengatakan terdapat sekitar 380 orang WNI yang berada di Iran, khususnya di wilayah Teheran. Ia pun telah menginstruksikan KBRI Teheran untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap kemungkinan pelaksanaan evakuasi WNI, sebagai bagian dari langkah kontingensi menghadapi situasi tidak menguntungkan.

Menurut Menlu, Kemlu juga telah menjalin komunikasi dengan negara-negara tetangga Iran guna memohon pemberian kemudahan akses lintas batas apabila proses evakuasi WNI harus dilakukan dalam waktu dekat.

Terkait hal ini, Nico menekankan pentingnya koordinasi intensif antara KBRI dan pemerintah pusat untuk menjangkau negara-negara di sekitar Iran sehingga proses evakuasi WNI berjalan lancar. Ia mendorong Kemlu bersama KBRI terus melakukan pendekatan dengan negara-negara tetangga Iran untuk membantu evakuasi WNI via jalur darat.

“Maksimalkan diplomasi dengan negara-negara di sekitar Iran untuk membantu Indonesia mengevakuasi warga kita. Negara-negara tetangga Iran perlu dilibatkan dalam proses evakuasi ini, agar akses lintas batas bisa dibuka dengan cepat dan setiap titik perlintasan bisa dilintasi dengan aman,” papar Nico.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan hubungan internasional tersebut mengatakan DPR ikut berpartisipasi melalui diplomasi parlemen. Termasuk, kata Nico, melalui komunikasi informal dengan anggota parlemen negara sahabat.

“Kita DPR punya GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) dengan parlemen negara-negara lain. Kita akan manfaatkan itu. Kami berharap evakuasi berjalan lancar dan seluruh WNI dapat kembali dengan selamat,” ucapnya.

Di sisi lain, Nico mengimbau seluruh WNI di Iran untuk selalu waspada dan terus menjaga keamanan. Ia meminta WNI agar terus mengikuti instruksi dari KBRI demi kelancaran proses evakuasi.

“WNI harus tetap tenang, siapkan dan bawa dokumen-dokumen penting, ikuti instruksi dan tetap terhubung dengan KBRI agar selalu mendapat informasi dan proses evakuasi berjalan lancar,” imbau Nico.

Seperti diketahui, sejak 13 Juni 2025 lalu Israel meluncurkan serangan ke Iran dengan mengincar fasilitas nuklir di sejumlah kota dan pusat-pusat komando tinggi militer Iran. Sebagai respons terhadap serangan Israel, militer Iran meluncurkan rudal balistik ke Israel.

Media Iran melaporkan bahwa hingga Rabu (18/6), jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel di Teheran dan wilayah-wilayah lain telah mencapai 585 orang. Sementara sebanyak 1.326 orang lainnya mengalami cedera akibat serangan itu.

Nico pun mengutuk serangan Israel terhadap Iran yang memantik ketegangan konflik di Timur Tengah. Bukan hanya korban jiwa, ulah Israel ini juga telah membuat situasi global semakin tak menentu.

“Sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan cara damai. Semua anggota PBB wajib mematuhinya, sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam,” ungkapnya.

Nico mengatakan terdapat berbagai opsi penyelesaian sengketa secara damai yang dapat dipilih oleh negara-negara yang bersengketa. Mulai dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian hukum.

“Kekerasan dan perang bukan pilihan dalam menyelesaikan sengketa. Maka kita serukan agar perang segera dihentikan demi keselamatan warganya masing-masing, dan demi memastikan stabilitas internasional tetap terjaga,” tutup Nico.