DPR Soal Paket Bahan Mentah, Jangan Karena Ingin Anggaran Terserap Lalu Ugal-ugalan Modifikasi Teknis MBG!

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru-baru ini membuat kebingungan publik karena dibagikan dalam paket bahan mentah seperti program bagi-bagi sembako. Ia pun mengingatkan agar program Pemerintah jangan sampai membenani masyarakat.

Adapun pembagian bahan mentah dalam program MBG terjadi di sejumlah sekolah di Tangerang Selatan. Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat paket MBG terdiri dari jeruk, pisang, ikan asin, telur puyuh, beras, dan kacang tanah, di mana seluruhnya dalam kondisi belum diolah.

Nurhadi menilai, pembagian paket MBG berupa bahan mentah harus menjadi evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Saya memahami niat baik program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat. Namun, ketika pelaksanaannya menimbulkan kebingungan publik, terutama karena bantuan disalurkan dalam bentuk bahan mentah tanpa petunjuk teknis yang jelas, maka kita perlu mengevaluasinya secara menyeluruh,” kata Nurhadi, Kamis, (19/6/2025).

Diketahui, viral di media sosial foto MBG berbahan mentah didistribusikan kepada siswa. Kepala SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur (Yasmit) Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, A. Basiro mengakui adanya pembagian MBG berbahan mentah tersebut. Pihaknya membagikan kepada 4.075 siswa di 18 sekolah mulai tingkat PAUD/TK hingga SMA sederajat.

SPPG setempat berdalih MBG dibagikan dalam bentuk bahan mentah sebagai penyesuaian kondisi sekolah yang saat ini sedang libur atau menjelang class meeting. Mereka menyebut membagikan bahan mentah agar para siswa masih dapat menerima manfaat dari program MBG meskipun sedang libur sekolah.

Tak hanya itu, SPPG mengklaim mendistribusikan paket bahan mentah untuk dibawa pulang ke rumah dengan tujuan menghindari pemberian makanan kemasan. Hal tersebut sebagai upaya menghindari penggunaan bahan pengawet, pewarna, dan pemanis buatan, serta meminimalisir konsumsi ultra-processed food.

Terkait hal ini, Nurhadi menggarisbawahi bahwa pemberian paket bahan pangan mentah sama saja seperti program bagi-bagi sembako yang konteksnya berbeda dengan MBG.

“Kalau seperti ini kita patut bertanya, apakah program MBG ini benar-benar berpihak pada masyarakat atau sekadar menggugurkan kewajiban? Karena jadi sama saja seperti program bagi-bagi sembako yang juga sudah dijalankan Pemerintah,” sebut Nurhadi.

“Ketika bantuan gizi dibagikan dalam bentuk bahan mentah tanpa panduan, tanpa alat masak, bahkan tanpa mempertimbangkan daya serap masyarakat, maka ini bukan program intervensi gizi lagi tapi merupakan pengalihan tanggung jawab,” lanjutnya.

Sebagai mitra kerja BGN, Nurhadi menyebut Komisi IX DPR tentu berkepentingan untuk mengawal setiap aspek menyangkut MBG. Hal ini agar program intervensi gizi bagi anak-anak dapat berjalan efektif, efisien, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kalau program seperti MBG justru menimbulkan pertanyaan publik, termasuk soal bentuk dan kualitas bantuan, maka itu pertanda ada celah yang harus diperbaiki,” ungkap Nurhadi.

Nurhadi mengingatkan, pelaksana MBG tidak bisa menyamakan program gizi dengan program Bansos Sembako.

“MBG tidak bisa disamakan dengan program bagi-bagi sembako karena tujuannya berbeda. MBG sejak awal disusun merupakan program pemberian menu makanan yang bisa langsung dikonsumsi anak-anak,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

“Jangan niatnya membagi makanan bergizi malah jadi membebani karena masyarakat harus mengolahnya terlebih dahulu. Nilai paketnya saja sudah berbeda kan,” lanjut Nurhadi.

Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan BGN tidak mengeluarkan kebijakan pembagian MBG dalam bentuk paket bahan mentah. Ia menyebut pihaknya tengah menyusun petunjuk teknis MBG saat masa libur sekolah.

Dadan mengatakan apabila para siswa dan guru berkenan ke sekolah di hari libur, MBG akan tetap dilanjutkan seperti biasa. Namun jika tidak, BGN akan fokus membagikan MBG ke ibu hamil dan menyusui hingga balita.

Menanggapi klarifikasi dari BGN, Nurhadi mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur umum tempat produksi MBG untuk tidak memaksakan pelaksanaan program.

“Kalau memang perlu disetop dulu karena anak-anak sekolah libur, ya tidak usah memaksakan membagikan MBG. Seperti kata BGN, anggarannya bisa dialokasikan untuk yang lain misalnya MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jadi pelaksanaannya lebih efektif dan tepat,” tuturnya.

“Jangan karena ingin anggaran terserap, lalu ugal-ugalan memodifikasi teknis pelaksanaan MBG. Komunikasikan dulu dengan BGN. Model seperti ini kan juga belum ada diskusi dengan kami di DPR,” tambah Nurhadi.

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong BGN dan SPPG agar lebih terbuka untuk menjelaskan dengan gamblang kepada publik, dan melibatkan masyarakat dalam evaluasi teknis program MBG.

“Kita ingin kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial di masyarakat,” ujar Anggota Fraksi NasDem DPR tersebut.

“Jangan sampai jargon ‘berbasis pangan lokal’ hanya jadi tameng untuk pelaksanaan yang asal-asalan. Negara harus hadir dengan kebijakan yang bermartabat, bukan membuat rakyat bingung dengan bantuan yang tidak siap pakai,” imbuh Nurhadi.

Nurhadi juga mendorong adanya evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG. Bila perlu, menurutnya, realokasi anggaran ke bentuk bantuan yang lebih terukur manfaatnya apabila terjadi dinamika di lapangan, contohnya saat masa libur sekolah.

“Sekali lagi, kalau niatnya membantu, jangan malah membebani. Harus ada sinkronisasi antara tujuan program dan pelaksanaannya,” pungkas Nurhadi.