HUMANIORA

Kembangkan Lab Hukum, Fakultas Syariah UID siapkan Pembentukan LKBH

MONITOR, Depok – Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi profesional mahasiswa, Fakultas Syariah Universitas Islam Depok (UID) berkomitmen untuk mengembangkan Laboratorium Hukum sebagai pusat pelatihan keterampilan hukum untuk mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Laboratorium Hukum ini dirancang sebagai ruang simulatif dan fungsional yang memungkinkan mahasiswa mempraktikkan langsung berbagai bentuk kegiatan hukum, mulai dari praktik persidangan peradilan semu, penyusunan dokumen hukum, legal opinion, hingga simulasi negosiasi dan mediasi. Fasilitas ini juga selamjutnya akan terintegrasi dengan pengembangan digitalisasi dokumen dan sistem peradilan elektronik (e-litigation) sebagai bentuk adaptasi terhadap era transformasi hukum berbasis teknologi.

Dekan Fakultas Syariah UID, Dr. KH. Encep Hidayat, M.A., menyampaikan bahwa laboratorium hukum ini akan menjadi sarana pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) untuk memperkuat keterampilan mahasiswa dalam bidang litigasi, non-litigasi, serta pelayanan hukum masyarakat. “Mahasiswa tidak cukup hanya memahami hukum secara teoritis. Mereka harus terlatih secara teknis dan profesional agar siap berkiprah di dunia hukum yang dinamis dan kompleks,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, tenaga profesional yang bergabung di Fakultas Syariah Universitas Islam Depok, memiliki beberapa Advokat diantaranya Advokat sekaligus Mediator tersertifikasi Mahkamah Agung RI H. Chairul Lutfi, S.H.I.,S.H.,M.H.,C.Med., Advokat Dr. Ahmad Faiq, S.H.,M.H., Advokat Siti Romlah, S.H.,M.H., serta beberapa Profesional di bidang Legal Corporare Suud Alawi, S.H.,M.H., Legal Konsultan & Mentor Sertifikasi Halal Bintan Dzumirroh Ariny, S.H.,M.H., Mentor UMKM Provinsi Jawa Barat sekaligus Pendamping Halal Wahid Safruddin, S.E.,M.H., serta beberapa Dosen lain yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang advokasi dan hukum.

Sejalan dengan itu, Fakultas Syariah juga tengah mempersiapkan pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) sebagai bagian dari implementasi tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. LKBH Fakultas Syariah akan berfungsi sebagai wadah pelayanan hukum kepada masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi tempat mahasiswa melakukan praktik hukum secara nyata di bawah supervisi dosen dan praktisi hukum berpengalaman yang telah berkontribusi selama ini.

LKBH ini akan membuka layanan konsultasi hukum keluarga, ekonomi syariah, mediasi keagamaan, penyuluhan hukum, dan bantuan penyusunan dokumen hukum bagi masyarakat. Rencananya, layanan LKBH akan menggandeng para aktivis lembaga bantuan hukum, advokat mitra, serta jaringan lembaga hukum dan keagamaan yang ada di Kota Depok dan sekitarnya.

Dengan adanya Laboratorium Hukum dan LKBH, Fakultas Syariah UID menargetkan lahirnya lulusan yang unggul dalam keilmuan, terampil dalam praktik, dan memiliki etika hukum Islam yang kuat. Ini merupakan bagian dari visi besar Fakultas Syariah UID dalam membentuk perguruan tinggi Islam yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada penguatan syariah dan hukum terhadap masyarakat secara akademik dan sosial.

Program ini juga sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Agama RI dan tuntutan dunia hukum masa kini, yang menekankan pentingnya integrasi antara teori, keterampilan, teknologi, dan pengabdian hukum berbasis nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Recent Posts

HIV Ancam Generasi Muda, Puan Minta Pemerintah Perkuat Edukasi

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas angka kasus HIV yang…

7 menit yang lalu

BNN dan Universitas UMMI Bogor Sinergi Wujudkan Kampus Bersinar

MONITOR, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas UMMI…

1 jam yang lalu

Kemenperin Kembangkan Bisnis Berkelanjutan IKM Fesyen dan Kriya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus proaktif memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang…

4 jam yang lalu

Singgung Kesejahteraan Guru, DPR Dorong Paud Quran Dapat Dana BOS

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong agar Kementerian Agama (Kemenag)…

5 jam yang lalu

Kemenag Terapkan Lima Prinsip Tata Kelola Data Keagamaan

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama menerapkan lima prinsip…

6 jam yang lalu

DPR Harap Vonis Mati Kompol Satria Tak Sekadar Panggung Penegakan Hukum, Singgung TPPU

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menanggapi putusan vonis mati terhadap mantan…

7 jam yang lalu