HUMANIORA

Kembangkan Lab Hukum, Fakultas Syariah UID siapkan Pembentukan LKBH

MONITOR, Depok – Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi profesional mahasiswa, Fakultas Syariah Universitas Islam Depok (UID) berkomitmen untuk mengembangkan Laboratorium Hukum sebagai pusat pelatihan keterampilan hukum untuk mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Laboratorium Hukum ini dirancang sebagai ruang simulatif dan fungsional yang memungkinkan mahasiswa mempraktikkan langsung berbagai bentuk kegiatan hukum, mulai dari praktik persidangan peradilan semu, penyusunan dokumen hukum, legal opinion, hingga simulasi negosiasi dan mediasi. Fasilitas ini juga selamjutnya akan terintegrasi dengan pengembangan digitalisasi dokumen dan sistem peradilan elektronik (e-litigation) sebagai bentuk adaptasi terhadap era transformasi hukum berbasis teknologi.

Dekan Fakultas Syariah UID, Dr. KH. Encep Hidayat, M.A., menyampaikan bahwa laboratorium hukum ini akan menjadi sarana pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) untuk memperkuat keterampilan mahasiswa dalam bidang litigasi, non-litigasi, serta pelayanan hukum masyarakat. “Mahasiswa tidak cukup hanya memahami hukum secara teoritis. Mereka harus terlatih secara teknis dan profesional agar siap berkiprah di dunia hukum yang dinamis dan kompleks,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, tenaga profesional yang bergabung di Fakultas Syariah Universitas Islam Depok, memiliki beberapa Advokat diantaranya Advokat sekaligus Mediator tersertifikasi Mahkamah Agung RI H. Chairul Lutfi, S.H.I.,S.H.,M.H.,C.Med., Advokat Dr. Ahmad Faiq, S.H.,M.H., Advokat Siti Romlah, S.H.,M.H., serta beberapa Profesional di bidang Legal Corporare Suud Alawi, S.H.,M.H., Legal Konsultan & Mentor Sertifikasi Halal Bintan Dzumirroh Ariny, S.H.,M.H., Mentor UMKM Provinsi Jawa Barat sekaligus Pendamping Halal Wahid Safruddin, S.E.,M.H., serta beberapa Dosen lain yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang advokasi dan hukum.

Sejalan dengan itu, Fakultas Syariah juga tengah mempersiapkan pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) sebagai bagian dari implementasi tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. LKBH Fakultas Syariah akan berfungsi sebagai wadah pelayanan hukum kepada masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi tempat mahasiswa melakukan praktik hukum secara nyata di bawah supervisi dosen dan praktisi hukum berpengalaman yang telah berkontribusi selama ini.

LKBH ini akan membuka layanan konsultasi hukum keluarga, ekonomi syariah, mediasi keagamaan, penyuluhan hukum, dan bantuan penyusunan dokumen hukum bagi masyarakat. Rencananya, layanan LKBH akan menggandeng para aktivis lembaga bantuan hukum, advokat mitra, serta jaringan lembaga hukum dan keagamaan yang ada di Kota Depok dan sekitarnya.

Dengan adanya Laboratorium Hukum dan LKBH, Fakultas Syariah UID menargetkan lahirnya lulusan yang unggul dalam keilmuan, terampil dalam praktik, dan memiliki etika hukum Islam yang kuat. Ini merupakan bagian dari visi besar Fakultas Syariah UID dalam membentuk perguruan tinggi Islam yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada penguatan syariah dan hukum terhadap masyarakat secara akademik dan sosial.

Program ini juga sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Agama RI dan tuntutan dunia hukum masa kini, yang menekankan pentingnya integrasi antara teori, keterampilan, teknologi, dan pengabdian hukum berbasis nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Recent Posts

Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali di DPR, Sesuai Keputusan MKD

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Adies Kadir sudah kembali aktif sebagai…

3 jam yang lalu

Puan Sebut Kasus Bullying di Sekolah Sudah Darurat!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalkan siswa SMPN…

6 jam yang lalu

Kemenag Selesaikan Enam Pedoman Teknis Layanan Pendidikan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024…

6 jam yang lalu

Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Serap Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya laporan terhadap 11 anggota…

10 jam yang lalu

Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP Baru, Berlaku Mulai Januari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa…

11 jam yang lalu

13.600 Siswa SD Ikuti Asesmen Nasional Literasi Dasar Beragama 2025

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 13.600 dari 16.376.085 siswa muslim Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia…

12 jam yang lalu