MONITOR, Jeddah – Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi menggelar Seminar Akbar Haji Tahun 2025 di Hotel Ritz Carlton, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (1/6/2025). Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menjadi salah satu pembicara dalam forum internasional tersebut.
Gus Yahya memberikan 4 usulan penting dalam seminar yang mengusung tema ‘al-Isthitha’ah fi al-Hajj wa al-Mustajaddat al-Mu’ashirah’ atau ‘Kondisi Berkemampuan dalam Haji dan Problematika Kontemporer’.
Mengawali pidatonya, Gus Yahya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman atas komitmen mereka yang luar biasa dalam melayani jamaah haji dan menjaga kenyamanan, serta keamanan ibadah haji dari seluruh dunia.
Selain itu, Gus Yahya juga turut mengucapkan terima kepada Menteri Haji dan Umrah Dr Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah atas undangan untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam forum Seminar Akbar Haji 2025.
Dalam forum Internasional ini, Gus Yahya menyoal tentang isu istitha’ah atau kemampuan dalam pelaksanaan haji, terutama dalam konteks sistem kuota yang berlaku sejak tahun 1987. Sejak tahun tersebut, negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia, harus menerapkan sistem daftar tunggu atau antrean untuk pelaksanaan ibadah haji.
Gus Yahya menggambarkan, di Indonesia, calon jamaah haji harus mendaftar ke Kementerian Agama (Kemenag) dan membayar biaya pendaftaran awal. Setelah itu calon jemaah haji, kata dia, harus mengantre selama bertahun-tahun.
“Mereka (calon jemaah haji, red) memperoleh nomor antrean dan harus menunggu selama bertahun-tahun, bahkan bisa mencapai 20 hingga 40 tahun, karena jumlah pendaftar haji telah melampaui 5,5 juta orang pada 2025,” ungkap Gus Yahya dalam forum tersebut.
Dari gambaran dan kondisi tersebut, Gus Yahya dalam forum tersebut kemudian mempertanyakan kembali definisi istitha’ah dalam konteks era sekarang. Gus Yahya menilai, istitha’ah harus dilihat dari berbagai aspek, seperti kemampuan finansial secara utuh, kondisi kesehatan dan fisik, serta aspek keamanan. Karena, kata dia, mampu membayar biaya pendaftaran awal belum tentu tergolong mampu secara syar’i untuk melaksanakan ibadah haji.
“Mampu membayar biaya pendaftaran awal belum tentu tergolong mampu secara syar’i untuk berhaji. Biaya haji sesungguhnya terus meningkat setiap tahun, dan masa tunggu yang panjang dapat melemahkan kondisi fisik calon jamaah. Bisa jadi ketika giliran haji tiba, orang tersebut telah lanjut usia atau bahkan wafat,” kata Gus Yahya.
Menyikapi hal tersebut, Gus Yahya kemudian membeberkan 4 usulan strategis di Seminar Akbar Haji 2025!
Pertama, yaitu Fatwa dan Edukasi Istitha’ah dari Ulama.
Menurut Gus Yahya, umat Islam membutuhkan fatwa dan bimbingan yang jelas dari para ulama dan fuqaha terkait waktu kapan seseorang dianggap wajib haji secara syar’i, agar memiliki ketenangan dalam menjalankan kewajiban ini. Menurut mazhab Syafi’i, istitha’ah ditetapkan pada saat seseorang benar-benar akan berangkat haji, bukan saat pendaftaran.
_Kedua, sosialisasi kewajiban haji sekali seumur hidup.
Gus Yahya menilai, umat Islam perlu diingatkan bahwa haji hanya wajib sekali seumur hidup bagi yang telah memenuhi syarat, agar memberi kesempatan kepada saudara-saudara mereka yang belum berhaji.
Ketiga, evaluasi dan inovasi sistem antrean nasional.
Pemerintah negara-negara yang memiliki pendaftar haji dalam jumlah yang besar seperti Indonesia, perlu mengembangkan kebijakan yang adil dan strategi efektif dalam pengelolaan antrean. “Kerja sama lebih erat dengan Pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan kuota juga sangat penting,” jelasnya.
Keempat, perencanaan layanan haji yang lebih awal dan terbuka.
Diharapkan oleh Gus Yahya bahwa pemerintah Arab Saudi bisa merancang dan mengumumkan desain layanan haji secara lebih dini dan luas supaya calon jamaah haji bisa lebih matang dalam persiapannya.
Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga turut menegaskan bahwa sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan lebih dari 160 juta pengikut dan struktur organisasi yang menjangkau seluruh nusantara, NU siap berkolaborasi dan membantu Pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan desain layanan haji tersebut.
