DPR Minta Pemerintah Kerja Maksimal Pertahankan Status Kaldera Toba di UNESCO Demi Pariwisata RI

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty memberi perhatian serius terhadap Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara yang mendapat peringatan atau kartu kuning dari UGGp atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark. Evita meminta Pemerintah segera menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memastikan agar Kaldera Toba tidak dikeluarkan dari daftar UGGp.

Evita menegaskan bahwa ancaman pencabutan status UNESCO Global Geopark (UGGp) Kaldera Toba bukan sekadar isu kebanggaan nasional, tetapi lebih krusial lagi karena bisa berdampak pada sektor pariwisata dan perekonomian negara. Ia juga menilai, status Kaldera Toba yang terancam dicabut sebagai warisan geografis yang diakui dunia itu menjadi peringatan bagi rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional.

“Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional,” kata Evita Nursanty, Jumat (23/5/2022).

“Peringatan dari UNESCO ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ imbuhnya.

Seperti diketahui, Geopark Kaldera Toba mendapat peringatan atau kartu kuning dari UNESCO Global Geopark (UGGp) berdasarkan sidang yang digelar pada September 2023. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mendapati kelemahan dalam pengelolaan taman bumi tersebut.

Kartu kuning diberikan ke geopark Kaldera Toba akibat pengelolaan yang belum baik. Mulai dari keterpaduan pemangku kepentingan terkait pengelolaan Kaldera Toba masih kurang, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata berkelanjutan di Geopark Kaldera Toba yang masih rendah.

Selain itu, tim penilai UNESCO juga melihat belum ada standar penyampaian informasi di setiap situs geologi. Bahkan fasilitas pendukung yang tersedia di Geopark Kaldera Toba juga tidak memadai dan kurang terawat.

Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark juga dinilai kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh UNESCO.

Terkait hal ini, Tim penilai UNESCO menggarisbawahi perlunya penelitian berkesinambungan di situs geologi, peningkatan kerja sama antar-institusi terkait, dan peningkatan edukasi mengenai aspek geologi, biologi, dan budaya di Geopark Kaldera Toba.

Atas penilaian UNESCO tersebut, Evita menekankan pentingnya tata kelola lintas sektoral yang optimal. Ia juga meminta ada kerja sama yang efektif dari instansi-instansi terkait.

“Baik pengelola di daerah dan di pusat harus bisa sync. Termasuk regulasi teknisnya juga diperkuat. Tanpa koordinasi top-down yang jelas, program sebaik apapun akan jadi tambal sulam,” sebut Evita.

Pimpinan Komisi yang membidangi urusan pariwisata dan industri ini pun mendorong pengelola dan kementerian/lembaga terkait untuk segera memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan UNESCO. Apalagi, diingatkan Evita, tenggat waktu sebelum tim asesor UNESCO melakukan evaluasi ulang terkait status Geopark Kaldera Toba hanya tinggal satu bulan.

“Maksimalkan waktu yang ada dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Yellow card ini kan sebenarnya sudah disampaikan sejak 2 tahun lalu. Seharusnya sudah ada perbaikan, sekecil apapun itu,” ujar
Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Evita menambahkan, pencabutan status UNESCO untuk Geopark Kaldera Toba dapat berdampak para dunia pariwisata Indonesia yang turut menjadi tulang punggung perekonomian negara. Oleh karenanya, aspek pengelolaan dalam geopark yang terbentuk dari letusan supervolcano ini harus ditingkatkan dan diperkuat.

“Geopark Kaldera Toba memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, jadi pengelolaannya harus betul-betul optimal dan harus sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh UNESCO,” pesan Evita.

Evita menyoroti bagaimana Geopark Kaldera Toba atau yang dikenal dengan sebutan Danau Toba itu menarik lebih dari 420 ribu kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2024.

Adapun Wisatawan Malaysia mendominasi kunjungan, dengan lebih dari 116.622 orang. Singapura, Tiongkok, dan Australia juga menjadi negara asal wisatawan asing yang signifikan.

“Geopark Danau Toba menjadi pintu masuk bagi pariwisata di Sumatera Utara dan sekitarnya, artinya dia menjadi objek wisata yang memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian Indonesia, baik untuk pusat dan daerah,” jelasnya.

Evita khawatir pencabutan status UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba akan berdampak terhadap pariwisata di Indonesia, mengingat Danau Toba merupakan salah satu destinasi super prioritas yang berhasil menggaet banyak wisatawan.

“Status dari UNESCO ini kan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang datang. Belum lagi banyak event internasional yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba. Kalau ini dicabut, maka kesan wisatawan dan masyarakat dunia terhadap Danau Toba tidak lagi akan sama, khususnya turis mancanegara,” terang Evita.

“Kalau wisatawan berkurang, dampak ekonominya juga termasuk pada perputaran usaha masyarakat yang ada di sekitar obyek wisata,” lanjutnya.

Evita pun mengingatkan Danau Toba telah berhasil menarik investasi sekitar 7,5 juta USD selama Januari sampai dengan September 2024. Investasi ini berupa infrastruktur, amenitas (fasilitas untuk wisatawan), dan atraksi meningkatkan daya saing destinasi ini.

“Jadi harus dijaga betul status UNESCO ini. Jangan sampai Danau Toba kehilangan status pengakuan dunia yang sangat spesial itu karena bisa memengaruhi dunia pariwisata dan perekonomian nasional,” ujar Evita.

Di sisi lain, Evita menyoroti soal alokasi anggaran di mana Geopark Danau Toba mendapat Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 56,6 miliar pada 2024 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan penguatan di kawasan ini.

“Tentunya anggaran tersebut juga atas dukungan dari DPR. Jadi kami meminta pertanggungjawaban dari pihak pengelola dan Pemerintah untuk memastikan Geopark Kaldera atau Danau Toba tetap masih masuk dalam pengakuan UNESCO,” tegasnya.

“Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari UNESCO yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” pungkas Evita.