Jelang Sidang Isbat Zulhijah 1446 H, Kemenag Jalin Sinergi dengan PBNU dan Ulama Aceh

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama menjalin sinergi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan para ulama Aceh menjelang pelaksanaan sidang isbat penetapan awal Zulhijah 1446 Hijriah. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas penetapan awal bulan hijriah yang berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah umat.

“Rukyatulhilal bukan hanya persoalan teknis astronomi, tetapi juga bagian dari ibadah kolektif. Sinergi lintas kelembagaan sangat diperlukan agar sidang isbat berjalan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i dan ilmiah, terlebih di wilayah strategis seperti Aceh,” ujar Arsad, Senin (19/5/2025).

Ia juga menekankan pentingnya disiplin terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan rukyat. Menurutnya, SOP berperan sebagai pedoman nasional yang menjamin validitas hasil pengamatan sekaligus keabsahan penetapan kalender hijriah.

“SOP bukan sekadar formalitas administratif, tetapi instrumen penting dalam menjaga keabsahan hasil sidang isbat. Aceh, sebagai daerah dengan posisi geografis strategis, memiliki peran penting dalam pengamatan hilal nasional,” lanjutnya.

Arsad menyebut, para ulama Aceh berharap Kemenag kembali menghadirkan perukyat dari pusat, seperti saat awal Ramadan 1446 H. Kehadiran ahli rukyat nasional dinilai penting untuk mendukung kapasitas daerah dan menjaga objektivitas hasil pengamatan.

Menanggapi hal itu, Arsad menyatakan bahwa Kemenag siap mengirimkan tenaga ahli hisab rukyat ke berbagai daerah, termasuk Aceh. “Ini bukan soal siapa yang lebih tahu, melainkan tentang bagaimana memperkuat kolaborasi pusat dan daerah untuk menghasilkan keputusan yang kredibel dan dapat diterima oleh seluruh umat,” jelasnya.

Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah, Ismail Fahmi, menambahkan, Aceh merupakan titik pengamatan strategis karena berada di ujung barat Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan Aceh sebagai wilayah penentu dalam rangkaian pengamatan hilal nasional.

“Hilal Zulhijah tahun ini diperkirakan berada pada ketinggian yang memungkinkan untuk terlihat di Aceh. Oleh karena itu, kesiapan titik rukyat, alat optik, serta personel pengamat perlu ditingkatkan,” terang Ismail.

Ia juga menegaskan, keberhasilan rukyat tidak hanya bergantung pada faktor astronomis, tetapi juga kesiapan teknis seperti validasi peralatan, pelatihan pengamat, dan koordinasi antarlembaga di daerah.

Mahkamah Syar’iyah Aceh juga didorong untuk lebih aktif dalam mendukung sidang isbat, sesuai arahan Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Kolaborasi intensif dengan Kanwil Kemenag Aceh menjadi bagian dari strategi memperkuat pelaksanaan rukyat.

Sebelumnya, pertemuan koordinasi berlangsung Sabtu (17/5/2025) di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Kemenag RI, PBNU, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Ketua MPU Aceh, Direktur Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Guru Besar Ilmu Falak UIN Walisongo yang juga anggota tim hisab rukyat Kemenag, Ahmad Izzuddin, turut hadir. Kehadiran akademisi ini diharapkan dapat memperkuat landasan ilmiah dalam penetapan awal bulan hijriah.

“Sidang isbat harus dijaga marwahnya sebagai forum ilmiah dan syar’i, bukan sekadar administratif. Kepercayaan publik terhadap hasil sidang sangat ditentukan oleh proses yang terbuka, akurat, dan terkoordinasi,” pungkas Ismail.