Sepakat dengan Wakil Ketua KPK, LSAK: Kita Harus Hilangkan Perilaku Korup Para Pejabat

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) sepakat dengan usul Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, terkait partai politik (parpol) diberikan dana yang lebih besar dari APBN untuk menghilangkan perilaku korup dari para pejabat ketika sudah terpilih nantinya.

“LSAK menilai, penyebab utama dari perilaku korup para pejabat adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat, baik dari tingkat terbawah yakni kepala desa bahkan hingga tingkat tertinggi yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Peneliti LSAK Ahmad Hariri kepada media, Jum’at (16/5/2025).

LSAK terang Hariri berpendapat, para pejabat yang menduduki jabatannya saat ini pasti mengeluarkan modal besar, mungkin ada yang dengan cara meminjam atau bahkan ada yang memberikan modal.

Menurut Hariri dengan adanya pemodal tersebut, pastilah ada timbal balik jika yang diberi modal berhasil menduduki jabatannya. Timbal baliknya bisa dengan bermacam model, ada yang mengembalikannya melalui uang kembali atau ada yang juga melalui proyek-proyek yang ada di bawah kendali jabatannya.

“Oleh karena itu, LSAK menegaskan, dengan diberikannya dana yang besar bagi parpol, diharapkan praktik-praktik mencari pemodal tersebut bisa dihilangkan karena bisa dibiaya oleh parpol yang mendapatkan uang dari APBN tersebut,” terangnya.

“Sehingga, ke depannya, kita bisa menekan atau bahkan menghilangkan perilaku korup dari para pejabat yang terpilih,” tegasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menyebut partai politik sebaiknya dibiayai negara. Langkah tersebut dianggap bisa menutup celah korupsi atau praktik korupsi timbal balik.

Hal ini disampaikan Fitroh dalam webinar yang ditayangkan di YouTube KPK RI, Kamis, 15 Mei. Awalnya, dia menyebut sistem politik di Tanah Air membuat pejabat yang ingin menduduki jabatan tertentu harus mengeluarkan modal besar sehingga berpotensi menimbulkan korupsi.

“Saya dengan tegas menjawab sistem politik yang menjadi faktor utama menurut saya sehingga terjadi korupsi yang cukup masif,” kata Fitroh dalam webinar tersebut.