NASIONAL

Penerimaan Taruna dan Taruni 2025-2026 KKP Dibuka Hingga 31 Mei

MONITOR, Jakarta – Minat masyarakat melanjutkan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan terus menunjukkan tren positif. Hingga 30 April 2025, jumlah pendaftar satuan pendidikan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mencapai 2.287 pendaftar dengan kuota penerimaan sebanyak 1.650 orang.

Penerimaan taruna/taruni tahun ajar 2025/2026 kembali difokuskan kepada anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yakni anak nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

“Kami mengapresiasi antusiasme para calon taruna, dan berkomitmen menyiapkan pendidikan vokasi yang adaptif, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan industri masa depan,” ujar Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (2/5).

Ribuan pendaftaran tersebar di sepuluh kampus politeknik kelautan dan perikanan dan 1 akademi komunitas. Sebaran kampus itu yakni Politeknik AUP Jakarta, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Kupang, dan  AK-KP Wakatobi.

Nyoman melanjutkan, kebutuhan dunia terhadap pangan laut yang aman, berkelanjutan, dan berkualitas juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor KP. Pendidikan vokasi menjadi pilar utama dalam membangun generasi profesional yang mampu mengelola sumber daya perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab.

*Jaga Integritas*

Sejalan dengan peningkatan kualitas, BPPSDM KP juga menegaskan komitmen menjaga integritas dalam proses rekruitmen. Seluruh proses penerimaan taruna baru dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selain itu, penguatan budaya organisasi tanpa kekerasan (zero tolerance to violence), perundungan, maupun diskriminasi menjadi prioritas utama.

“Kami terus memperkuat sistem pembinaan karakter di seluruh satuan pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap pendaftar didik tumbuh dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan mendorong potensi terbaik mereka,” tegas Nyoman.

Proses seleksi penerimaan taruna baru tahun ini meliputi seleksi administrasi, ujian akademik, tes kesehatan, hingga wawancara, dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi dan meritokrasi. Pendaftaran masih dibuka hingga 31 Mei 2025. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi https://pentaru.kkp.go.id.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional, khususnya melalui implementasi program ekonomi biru.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

6 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

7 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

11 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

12 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

16 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

16 jam yang lalu