DPR Dorong Program MBG Kurangi Penggunaan Wadah Plastik Agar Lebih Go Green

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan wadah plastik untuk menu makanan. Dengan mengurangi penggunaan plastik, program MBG dinilai dapat sekaligus mengkampanyekan gerakan go green sebagai bentuk perlindungan bagi lingkungan hidup dan alam.

“Sejatinya, program MBG yang digagas Pemerintah sangat baik untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak. Sebagai masukan, kami mendorong agar program MBG lebih go green dengan mengurangi penggunaan wadah plastik,” kata Daniel Johan, Senin (5/5/2025).

Terkait hal ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti soal penggunaan wadah makanan berbahan plastik tipis di sejumlah sekolah dalam program MBG. Dalam laporannya baru-baru ini, ICW menemukan 4 permasalahan yang muncul dari program MBG di beberapa daerah. Salah satunya adalah ketimpangan layanan dan kualitas makanan yang buruk.

Menurut temuan ICW, ada perbedaan alat makan di sekolah-sekolah yang mendapat program MBG di mana sebagian sekolah menerima makanan dengan wadah berbahan stainless steel yang aman dan layak pakai, sementara sekolah lainnya menggunakan wadah berbahan plastik tipis.

Selain berpotensi mengandung bahan kimia yang berbahaya apabila digunakan untuk makanan panas, Daniel menilai penggunaan wadah plastik tidak sejalan dengan kampanye anti-plastik untuk menjaga lingkungan.

“Dan perbedaan penggunaan wadah makanan perlu dievaluasi berkenaan dengan standarisasi pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah non-perkotaan,” sebut Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.

“Kita berharap ada integrasi kebijakan antara program gizi dan komitmen Pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan,” lanjut Daniel.

Daniel pun mengingatkan tentang komitmen Pemerintah terkait penanganan sampah plastik dengan target pengurangan 70 persen sampah plastik di laut pada 2025.

“Jangan sampai program sebagus MBG menambah masalah lingkungan baru karena kurang optimalnya tata kelola atau operasional di lapangan. Kami mendorong agar program MBG juga memperhitungkan dampak ekologis,” ungkapnya.

Untuk itu, Daniel mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang terus melakukan evaluasi program MBG. Termasuk arahan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah terjadinya kembali kasus keracunan anak sekolah akibat konsumsi makanan MBG.

“Arahan dari Bapak Presiden harus membangun kesadaran pihak-pihak tim teknis tentang pentingnya tata kelola pelaksanaan program MBG agar ke depan semakin lebih baik,” tutur Daniel.

Anggota Komisi Lingkungan Hidup DPR itu berharap agar evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara menyeluruh sehingga program ini semakin sempurna. Termasuk, kata Daniel, agar tidak ada lagi sekolah yang menggunakan wadah plastik untuk menu makanan MBG.

“Kami mengimbau sekolah-sekolah maupun pelaksana MBG dapat menyeragamkan penggunaan wadah makanan, dan tidak ada lagi yang menggunakan wadah plastik karena dapat membahayakan bagi anak-anak dan juga bagi lingkungan,” imbaunya.

“Termasuk juga memperketat pengawasan terhadap kualitas makanan sebelum dibagikan ke anak-anak. Mengingat baru-baru ini juga dilaporkan ada lagi kasus keracunan makanan MBG,” sambung Daniel.

Seperti diberitakan, setidaknya sudah terjadi sederet kasus keracunan massal akibat menu MBG selama 2025. Terbaru, sebanyak 13 siswa SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara, dilaporkan mengalami gejala muntah dan sakit perut akibat menu MBG ayam tepung yang diduga basi.

Kemudian, sebanyak 60 siswa dilaporkan mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.

Daniel pun menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang segera turun ke lapangan memantau pelaksanaan MBG agar kasus keracunan menu makanan untuk anak tidak terulang kembali.

“Kami dukung target zero accident di MBG yang menjadi komitmen Pemerintah. Kami akan lihat, dan kami pantau perkembangan perbaikan pelaksanaan MBG ini. Mulai tidak adanya kejadian keracunan sampai tidak ada lagi wadah plastik yang beredar dan ditemukan di sekolah-sekolah,” ucapnya.

Daniel juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk duduk bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), dan Kementerian Kesehatan dalam rangka menyusun pedoman teknis pelaksanaan program MBG yang ramah lingkungan.

Sekolah, kata Daniel, juga perlu diberdayakan dan diberi dana memadai untuk menggunakan peralatan makan ulang pakai atau sistem katering dengan kontrol kualitas yang ketat.

“Di tengah semangat Presiden Prabowo untuk menjadikan program MBG sebagai andalan Pemerintah, maka komitmen keberlanjutan harus masuk dalam kerangka besarnya. Harus dipastikan bahwa MBG memenuhi tiga prinsip utama, bergizi, aman dan keberlanjutan,” jelas Daniel.

“Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan gizi yang layak serta lingkungan yang sehat dan keberlanjutan secara bersamaan. Hal ini harus menjadi komitmen kita bersama,” tutupnya.