Legislator Sebut Meroketnya Harga BBM Berpengaruh ke Ketahanan Pangan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyoroti dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan ribuan nelayan berhenti melaut. Menurutnya, isu energi ini turut berdampak kepada sektor ketahanan pangan.

“Harga BBM untuk operasional melaut yang naik sangat tinggi berdampak pada banyak hal. Bukan hanya nelayan kesulitan melaut, tapi juga bagaimana produksi pangan di sektor perikanan juga ikut terdampak,” kata Daniel Johan, Rabu (6/5/2026).

Sebagai informasi, ribuan nelayan di Pati, Jawa Tengah, memilih tidak melaut karena mengaku tidak lagi mampu membeli BBM untuk operasional. Para nelayan mengaku harga solar untuk operasional perahu yang
mencapai Rp30.000 per liter, dari sebelumnya Rp17.000 per liter, sangat membebani mereka.

Kondisi yang membuat nelayan menghentikan aktivitas melaut itu pun kemudian berdampak pada kegiatan pelelangan ikan yang turut berhenti beroperasi. Daniel mengatakan, kenaikan harga BBM berdampak dari hulu ke hilir.

“Dampaknya sangat nyata. Nelayan menjerit, masyarakat umum kesulitan memperoleh ikan dan hasil laut yang mereka butuhkan. Akhirnya kemiskinan pun bertambah,” tuturnya.

“Karena berapa banyak kapal yang tidak jalan, berapa banyak produksi hilang, berapa banyak rakyat yang kehilangan penghasilan, baik itu nelayan maupun masyarakat yang mengandalkan sektor perikanan dalam mencari nafkah?” imbuh Daniel.

Daniel pun memandang aksi ribuan nelayan di Pati akibat
lonjakan harga BBM hingga berlipat ganda bukan sekadar respons ekonomi sesaat, tetapi sebagai indikator terganggunya struktur produksi sektor perikanan tangkap.

“Ketika biaya operasional melaut melonjak tajam dan tidak lagi sebanding dengan hasil tangkapan, maka yang terjadi bukan hanya penurunan pendapatan nelayan, tetapi berhentinya aktivitas produksi secara langsung, yang pada akhirnya memengaruhi pasokan ikan di pasar,” paparnya.

Dalam perspektif Komisi IV DPR yang membidangi sektor pangan dan kelautan, kata Daniel, situasi di Pati pun menunjukkan satu persoalan mendasar yakni akses energi bagi nelayan belum diposisikan sebagai bagian dari sistem produksi pangan nasional. BBM dinilai masih diperlakukan sebagai komponen biaya biasa yang mengikuti dinamika pasar.

“Padahal, bagi nelayan kecil dan menengah, BBM bukan variabel fleksibel, tetapi faktor penentu apakah mereka bisa melaut atau tidak,” ungkap Daniel.

“Data lapangan yang menunjukkan ribuan kapal tidak beroperasi menjadi sinyal bahwa persoalan ini telah masuk pada tahap gangguan produksi,” imbuhnya.

Jika kondisi ini terus berlangsung, menurut Daniel, dampaknya tidak hanya berhenti pada nelayan saja tetapi akan merambat ke rantai pasok perikanan. Dari ketersediaan ikan, harga di pasar, hingga keberlangsungan usaha sektor hilir.

“Pendekatan kebijakan yang tidak membedakan kebutuhan energi sektor produktif seperti nelayan berisiko menciptakan tekanan berlapis,” jelas Daniel.

Tekanan berlapis yang dimaksud Daniel mulai dari nelayan tidak melaut, pasokan berkurang, hingga harga pangan berpotensi meningkat.

“Dalam konteks ini, isu BBM tidak lagi berdiri sebagai isu energi semata, tetapi telah menjadi isu ketahanan pangan,” tegasnya.

Daniel mengatakan, Komisi IV DPR menuntut penjelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kementerian terkait mengenai beberapa hal krusial.

“Bagaimana skema distribusi BBM untuk nelayan berjalan di lapangan, termasuk apakah terjadi penyimpangan harga dari ketentuan yang seharusnya,” ujar Daniel.

“Kemudian terkait ketersediaan dan akses BBM bersubsidi atau khusus nelayan, serta mekanisme pengawasannya,” lanjut Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.

Daniel juga menyatakan, diperlukan langkah pengamanan produksi perikanan, untuk memastikan aktivitas melaut tetap berjalan di tengah tekanan biaya operasional. Ia menegaskan, tanpa intervensi yang terarah, kondisi ini berpotensi meluas ke wilayah lain dengan karakteristik serupa.

“Mungkin yang terdengar baru di daerah Pati. Tapi sebenarnya ada banyak nelayan di berbagai daerah yang juga memiliki permasalahan yang sama. Belum lagi daerah yang kesulitan dalam mengakses stok BBM,” terang Daniel.

Dalam situasi seperti ini, Daniel pun menilai yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan kenaikan harga, tetapi kepastian bahwa nelayan tetap memiliki akses untuk berproduksi.

“Kami di Komisi IV DPR akan memastikan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada respons terhadap aksi nelayan, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan yang jelas dan dapat dipantau publik,” sebutnya.

“Berapa harga BBM yang seharusnya diterima nelayan, bagaimana distribusinya diawasi, dan bagaimana keberlangsungan produksi dijaga,” tambah Daniel.

Daniel juga mengingatkan, setiap kebijakan yang berdampak pada sektor produksi pangan harus mempertimbangkan keberlanjutan pelaku utamanya.

“Jika nelayan berhenti melaut, maka sistem pangan kehilangan salah satu penopang pentingnya,” ucap Anggota DPR yang juga bertugas di Badan Legislasi (Baleg) itu.

Daniel berpandangan, persoalan kenaikan harga BBM bagi nelayan harus ditempatkan sebagai isu strategis yang harus segera ditangani secara terukur. Hal ini untuk memastikan bahwa nelayan tetap dapat berproduksi dan pasokan ikan tetap terjaga.

“Karena pada akhirnya, isu ini bukan hanya tentang harga BBM, tetapi tentang bagaimana negara menjaga agar sektor perikanan tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap pangan yang terjangkau,” tutup Daniel.