NASIONAL

KPK dan PPATK Sinergi Wujudkan Indonesia Emas 2045

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan dalam peringatan Gerakan Nasional 23 Tahun Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, Kamis (17/4).

Dalam sambutannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi PPATK dalam mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini. Ia menyebut relasi antara KPK dan PPATK sudah terjalin sangat erat dan saling membutuhkan.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Banyak kerja sama yang sudah dilakukan KPK dengan PPATK, bahkan bisa dikatakan KPK itu ada ketergantungan dengan PPATK. Bukan hanya soal laporan, LAA, bahkan inquiry dan lain-lain—penyidik KPK, LHKPN, hingga pengelolaan gratifikasi juga tidak akan bisa berkontribusi banyak tanpa dukungan PPATK,” ungkap Setyo.

Setyo menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sinergi antarlembaga sebagai langkah bersama menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Ia juga mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan secara setengah hati. Untuk mencapai tujuan besar bangsa, dibutuhkan komitmen yang luar biasa dari seluruh pihak—bukan sekadar menjalankan tugas sebagai rutinitas belaka.

“Kalau 20 tahun ini kita banyak melakukan pembiaran atau hanya melakukan hal yang biasa-biasa saja, maka pencapaian Indonesia Emas itu bisa jadi hanya emas imitasi, bukan emas murni. Kita butuh kerja keras, sinergi kuat, dan komitmen bersama agar yang kita raih nanti benar-benar emas 24 karat,” tegasnya.

Filosofi Pewayangan Jadi Simbol Sinergi

Setyo menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukanlah hasil kerja satu lembaga semata, melainkan buah dari sinergi seluruh elemen—mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, hingga masyarakat. Karena itu, kolaborasi perlu dibangun dengan semangat dan nilai yang sama, seperti yang tercermin dalam filosofi pewayangan, khususnya tokoh Gatotkaca.

Dalam konsep yang diusung Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, KPK diibaratkan sebagai Gatotkaca—pahlawan tangguh generasi kedua yang gigih memberantas kejahatan. Sementara, PPATK digambarkan sebagai Bima—figur yang tangguh, bergerak dalam kesunyian, namun mematikan saat menghadapi transaksi keuangan mencurigakan.

“PPATK ini seperti Bima, Dewa Angin. Gerakannya diam, tapi begitu muncul datanya, semua bisa pingsan. Ini adalah gambaran betapa penting dan dahsyatnya peran PPATK dalam mendukung pemberantasan korupsi,” ujar Setyo.

Lebih lanjut, Ketua KPK mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kepatuhan terhadap rezim APUPPT-PPPSPM yang telah berjalan selama 23 tahun. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan sistem keuangan bukan hanya soal sanksi pidana, tetapi juga soal pemulihan aset negara.

“Kalau sampai terjadi penyimpangan, risikonya bukan hanya pemidanaan. Bisa sampai penyitaan dan pengembalian aset ke negara. Ini yang banyak dilakukan KPK dalam kerja-kerja recovery asset,” jelasnya.

Berkomitmen dalam Membangun Budaya Integritas

Dilihat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, PPATK berhasil meraih skor 80,45 poin—melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 71,53 poin—dan menempatkannya pada peringkat ke-18 dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Capaian ini mencerminkan bahwa PPATK berkomitmen kuat dalam membangun budaya integritas dan tata kelola yang bersih dalam pelaksanaan tugasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Ia juga mendorong seluruh jajaran untuk berani melapor jika menemukan praktik koruptif.

“Korupsi tidak hanya merugikan negara secara angka, tapi bisa mengancam keselamatan rakyat. Jika aliran dana haram—korupsi—masuk ke sistem keuangan dan tidak terdeteksi, maka yang hancur bukan hanya data, tapi juga kehidupan: jembatan bisa ambruk, proyek bisa mangkrak, bahkan nyawa bisa hilang. Di peringatan Gerakan Nasional ke-23 ini, saya rasa bentuk perayaan terbaik adalah melapor. Sampaikan pada kami, dan kami pastikan PPATK berintegritas,” tegas Ivan.

Recent Posts

Kementerian UMKM Fasilitasi Usaha Menengah di Jateng untuk Memasuki Pasar Modal

MONITOR, Jawa Tengah - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas peluang bagi para…

9 menit yang lalu

DPR Dorong Penguatan LPSK Lewat RUU PSK, Banyak Kasus Terhambat karena Perlindungan Lemah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan pembahasan Revisi Undang-Undang…

2 jam yang lalu

Kemenperin Kembali Gelar Penghargaan RINTEK 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi penerapan transformasi industri 4.0 di sektor manufaktur agar…

2 jam yang lalu

DPR Minta Kemlu Fasilitasi WNI di Nepal, Tak Boleh Ada Satupun Warga Ditinggalkan dalam Krisis

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan memantau upaya Pemerintah dalam memulangkan…

4 jam yang lalu

Hari Santri 2025 Usung Tema ‘Kawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia’

MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Santri 2025 akan digelar dengan semangat baru dan skala yang…

4 jam yang lalu

Komisi IX DPR Ingatkan Agar Program Magang Harus Berujung pada Serapan Tenaga Kerja Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menilai Program Magang Nasional…

5 jam yang lalu