Fahri Hamzah Paparkan Desain Kebijakan Perumahan Indonesia pada Sidang OECD 2025 di Paris

MONITOR, Jakarta – Sebagai tahapan menuju keanggotaan Indonesia pada OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), Indonesia hadir diwakili Wakil Menteri (Wamen) Perumahan & Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam acara OECD Urban Days di Paris, 14-17 April 2025.

Pada sidang OECD tersebut, Wamen Fahri Hamzah melakukan pemaparan tentang masa depan pembangunan kota di Indonesia. “Saya diminta bicara di depan puluhan walikota dari seluruh dunia yang sedang berkumpul membahas masa depan pembangunan kota. Saya bicara disain kebijakan pemerintah baru khususnya sektor perumahan,” kata Wamen PKP dikutip dari kanal X @fahrihamzah.

Dalam video unggahannya, Wamen Fahri Hamzah menyampaikan kebutuhan yang sangat tinggi terhadap suplai perumahan di Indonesia. Dengan 26 juta rumah tidak layak huni dan 15 juta backlog langkah pertama yang harus dilakukan adalah deregulasi.

Deregulasi akan memberikan akses yang membuat masyarakat lebih mudah memiliki rumah. “Pemain utama dalam sektor perumahan adalah rakyat dan swasta. Pemerintah bertugas melakukan perencanaan, penataan dan membuat lebih sederhana regulasinya,” terang Fahri Hamzah.

OECD adalah Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang beranggotakan 38 negara dimana Indonesia diperkirakan akan menjadi anggota penuh dalam waktu tiga tahun mendatang. Di Asia, Indonesia akan menjadi negara ke-3 sebagai anggota OECD setelah Jepang dan Korea Selatan.

Bergabungnya Indonesia dalam OECD diharapkan memperkuat perekonomian, meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju.