NASIONAL

JMM Apresiasi Gerak Cepat Menteri Imipas Realisasikan Penjara Khusus Koruptor

MONITOR – Analis Sosial Politik dan Komunikasi Kebijakan Publik Syukron Jamal mendukung dan mengapresiasi gerak cepat menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam merealisasikan keinginan presiden Prabowo Subianto membangun penjara khusus untuk koruptor yang juga disambut positif publik.

“Keinginan Presiden Prabowo membangun penjara khusus disambut baik oleh publik yang sudah geram dengan para koruptor di negeri ini. Dan menteri Imipas sudah langsung gerak merealisasikannya, ini patut kita dukung dan apresiasi,” kata Syukron kepada media, Kamis (4/4/2025).

Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) itu menuturkan meskipun dalam perspektif peraturan yang mengaturnya, yakni UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan tidak dikenal istilah Penjara Khusus atau tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang penjara khusus bagi tindak pidana tertentu namun sesuai dengan asas proporsionalitas hal tersebut dapat diimplementasikan.

“Korupsi termasuk kejahatan luar biasa bersama dengan tindak pidana lain seperti terorisme dan narkotika karena dampak yang ditimbulkan amat sangat luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Maka penjara khusus ini nantinya akan menjadi shock terapi sekaligus memberikan efek jera mengingat perilaku koruptif ini sudah seperti mendarah daging, makin mengerikan jika tidak ada upaya ekstra,” tuturnya.

Syukron mengaku optimistis adanya penjara khusus tipikor akan berdampak untuk menekan tindak pidana korupsi. “Ini juga akan menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,” terangnya.

Sebagai gambaran, Syukron mencontohkan penjara khusus gengster dan bandar narkoba di Negara El Salvador. “Sejak tahun 2022, karena tindakan keras terhadap gengster salah satunya dengan keberadaan penjara khusus super ketat tingkat kejahatan menurun tajam, kini El Salvador menjadi negara teraman di Amerika Tengah. Ini bisa ditiru dalam upaya bangsa Indonesia memerangi korupsi,” jelas dosen Universitas Pancasila dan Universitas Islam Depok itu.

Sebelumnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan tiga tempat untuk merealisasikan wacana Presiden Prabowo Subianto dalam membuat penjara di pulau terpencil khusus koruptor di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan.

“Perlu saya informasikan bahwa Bapak Presiden bercita-cita untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan yang modern, super-maximum security yang tempatnya di pulau terpencil. Ini kami pilih di mana lokasi yang tepat untuk membangun Lapas modern super-maximum security,” kata Agus saat acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3).

“Saya sudah komunikasi dengan Menteri Kehutanan untuk minta beberapa lokasi. Satu lokasi sudah kami dapat di Jawa Barat, kami minta untuk di Jawa Timur, dan satu lagi di wilayah Kalimantan,” tegas mantan Wakapolri itu.

Recent Posts

YPSSI Berikan Santunan Rp20.000.000 Kepada Mitra Pengemudi Maxim di Jakarta

MONITOR, Jakarta - Seorang mitra pengemudi Maxim berinisial S di Jakarta menerima santunan dari Yayasan…

3 jam yang lalu

Puan Tegaskan Tak Boleh Ada Toleransi Sedikitpun untuk Kekerasan Seksual di Kampus

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi praktik…

6 jam yang lalu

Tarif Listrik Melonjak Pasca Kebijakan Potongan, DPR Pertanyakan Transparansi Subsidi

MONITOR, Jakarta - Belakangan ramai keluhan dari masyarakat yang mengaku tagihan listrik bulan ini melonjak…

8 jam yang lalu

Di Forum Parlemen Dunia, Wakil Ketua BKSAP Dorong Optimalisasi Peran Perempuan pada Proses Perdamaian

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana…

10 jam yang lalu

Timnas RI U-17 Lolos ke Piala Dunia, Puan: Garuda Muda Harapan dan Kebanggaan Seluruh Rakyat Indonesia

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kebanggaannya atas prestasi Timnas Sepak Bola…

10 jam yang lalu

Diapresiasi, Dukungan DPR untuk Isu Krisis Kemanusiaan Myanmar di Forum Global

MONITOR, Jakarta - Inisiasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terkait isu krisis…

10 jam yang lalu