HUKUM

Sinergi Kawal BUMN: Selamatkan Pertamina Usut Tuntas Kasus Pertamax Oplosan!

MONITOR, Jakarta – Sinergi kawal BUMN meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas secara adil dan transparan kasus korupsi tata kelola minyak mentah pertamina 2018-2023 atau Pertamax oplosan yang menjerat jajaran direksi Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Shipping serta Pertamina Kilang.

Inisiator Sinergi Kawal BUMN Arief Rahman menilai sejak kasus tersebut bergulir banyak spekulasi liar beredar di media termasuk sosial media dan tendensius menyerang sejumlah pihak seperti menteri BUMN Erick Thohir.

“Kami menyayangkan adanya spekulasi liar yang sengaja diarahkan kepada Erick Thohir yang ramai di beberapa media online dan media sosial belakangan ini seolah-olah “didakwa” terlibat dalam kasus pertamax oplosan. Kami tegas menyebut ini adalah berita bohong yang menyesatkan,” kata Arief kepada media, Jum’at (7/3/2025).

“Kami menduga isu itu dihembuskan oleh mafia migas yang sesungguhnya,” tegas Anggota Indonesia Risk Management Profesional Association itu.

Sinergi Kawal BUMN tambah Arief berharap publik tidak mudah percaya dengan penyebaran informasi hoax terkait menteri BUMN Erick Thohir yang secara sengaja disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Adapun terkait pertemuan Menteri BUMN dengan pihak Kejaksaan Agung pada malam hari kemarin itu, Arief menyebut pihaknya melihat bahwa Erick Thohir justru beritikad baik demi menjaga kepentingan besar negara, terutama untuk menyelamatkan kepentingan bisnis PT Pertamina selaku penyedia energi bagi seluruh rakyat.

“Itu mutlak menjadi kepentingan bersama agar Pertamina tetap terjaga reputasi. Tidak ada maksud lain sebagaimana disuarakan banyak pihak,” ungkapnya.

Sinergi Kawal BUMN kata Arief juga meminta publik menghormati upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, Kejaksaan Agung secara terbuka telah menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan Erick Thohir serta sang Kakak Boy Thohir dalam kasus Pertamina Patra Niaga.

“Sinergi Kawal BUMN juga mengajak masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dalam kasus Pertamina Patra Niaga agar berjalan secara terbuka dan adil,” pungkasnya.

Recent Posts

Dorongan DPR soal Pembentukan TGPF di Kasus Kwitang Tunjukkan Empati dan Keberpihakan Publik

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk…

9 jam yang lalu

Bertemu Ketua Parlemen Korsel, Puan Dorong Kerja Sama Investasi Hijau dan Budaya

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional…

10 jam yang lalu

Menteri Maman Dukung Optimalisasi Layanan dan Pelindungan UMKM Papua

MONITOR, Papua - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungannya terhadap…

10 jam yang lalu

Kick Off HGN 2025, Menag Nasaruddin Tekankan Pentingnya Integrasi Ilmu dan Iman bagi Para Guru

MONITOR, Cirebon - Menteri Agama Nasaruddin Umar, membuka secara resmi kegiatan Kick Off Hari Guru…

11 jam yang lalu

Menag Lantik 21 Pejabat Kemenag; Mulai dari Rektor UIN, Kepala Kanwil hingga Kepala Biro PTKN

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik 21 pejabat Kemenag, yang terdiri dari Rektor…

13 jam yang lalu

Singgung Isu Tata Kelola AI di Forum MIKTA, Puan Serukan Keadilan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal transisi energi dan tata kelola…

15 jam yang lalu