MONITOR – Ajakan untuk keluar dari Indonesia mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak di luar negeri tengah viral dan menggema di jagad dunia maya melalui hashtag atau tanda pagar Kabur Aja Dulu (#KaburAjaDulu). Fenomena ini diyakini tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi politik tanah air yang dinilai tidak kunjung membaik bahkan berpotensi makin suram dengan berbagai kebijakan pemerintah yang kontra produktif dengan upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Atas dasar permasalahan tersebut, Pakar Ekonomi Maritim IPB yang juga Anggota Komisi IV DPR-RI Prof Rokhmin Dahuri memberikan masukan kepada pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai unsur.
“Pemerintah perlu berkolaborasi dengan perusahaan swasta, koperasi, UMKM, Perguruan Tinggi, BRIN, LSM, civil society, dan media masa,” katanya dalam kepada media, Minggu (16/2/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Gotong Royong itu menjabarkan sejumlah langkah dalam kolaborasi pemerintah tersebut antara lain, pertama menjaga dan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi yang ada saat ini (existing) seperti pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri manufaktur (tekstil, elektronik, otomotif, makanan dan minuman dan lain-lain).
Kedua, menciptakan lapangan kerja dg meningkatkan investasi, bisnis, dan perdagangan di berbagai sektor including Agro Maritim, Industri Manufaktur, Pariwisata, dan Digitlal Technology (AI, IoT, Blockchain, Big Data, and Robotics).
“Ketiga, yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan sumber daya manusia melalui DIKLAT (upskilling dan reskilling) untuk angkatan kerja yg ada saat ini,” tutur Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Keempat, lanjut Prof Rokhmin pemerintah juga harus melakukan reformasi sistem pendidikan dari jenjang PAUD, SD, Poltek (VOKASI) hingga Universitas.
“Hal ini penting untuk menyiapkan dan menghasilakn SDM yang benar-benar unggul, kompeten, kreatif, inovatif, agile, adaptif, berdaya saing global, berakhlak mulia, dan memiliki IMTAQ kokoh sesuai agama masing-masing,” jelasnya.
Kelima menurut Prof Rokhmin yang juga merupakan Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP PDI Perjuangan itu adalah pemerintah harus menghadirkan Iklim Investasi dan Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) yang kondusif dan atraktif.
