MONITOR, Cirebon – Penataan ruang laut dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perikanan tangkap yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, Senin (4/5).
Pada kesempatan tersebut Prof Rokhmin menegaskan bahwa pembangunan sektor perikanan tangkap tidak dapat dilakukan secara parsial.
Menurut Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut kesejahteraan nelayan sangat dipengaruhi keterkaitan berbagai faktor, mulai dari kondisi oseanografi, kualitas ekosistem laut, teknologi penangkapan, hingga sistem distribusi dan biaya hidup masyarakat pesisir.
“Nelayan akan sejahtera apabila pendapatan bersih yang mereka peroleh lebih besar dari biaya hidupnya, sementara aktivitas penangkapan tetap berada dalam batas lestari atau Maximum Sustainable Yield (MSY). Di situlah letak kunci keberlanjutan sektor perikanan,” ujarnya.
Prof Rokhmin menjelaskan, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai Maximum Sustainable Yield (MSY) perikanan nasional mencapai sekitar 12,01 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya saat ini baru sekitar 64,17 persen atau setara 8,64 juta ton per tahun.
Angka tersebut tuturnya menunjukkan bahwa peluang peningkatan produktivitas sektor perikanan nasional masih terbuka lebar apabila dikelola melalui tata kelola yang tepat dan berbasis keberlanjutan.
“Potensi kita besar sekali. Artinya, ruang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan masih sangat terbuka, asalkan pengelolaannya dilakukan secara benar, terukur, dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut,” katanya.
Meski demikian, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu mengingatkan bahwa sektor kelautan dan perikanan Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan serius, seperti praktik overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing), kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran laut, hingga rendahnya kesejahteraan nelayan akibat keterbatasan infrastruktur dan sistem tata niaga yang belum berpihak.
Karena itu, Prof Rokhmin menilai dibutuhkan transformasi menyeluruh dalam sistem perikanan tangkap nasional, dimulai dari penataan ruang laut hingga penguatan kapasitas nelayan.
“Kita harus membangun sistem perikanan yang terintegrasi, mulai dari perlindungan ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, penerapan penangkapan berbasis kuota sesuai MSY, pengembangan pelabuhan perikanan modern, hingga pemberantasan IUU Fishing dan praktik penangkapan destruktif,” tegas Prof Rokhmin.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) itu juga menyoroti pentingnya penerapan best handling practices dari proses penangkapan di laut hingga distribusi di pelabuhan guna meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
Selain aspek produksi, Prof Rokhmin menekankan perlunya perbaikan sistem bagi hasil yang lebih adil bagi nelayan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
“Keberhasilan pembangunan perikanan tidak cukup hanya diukur dari naiknya produksi. Yang paling penting adalah apakah nelayan benar-benar sejahtera, pendapatannya layak, produktivitas meningkat, dan ekosistem laut tetap terjaga,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa sektor perikanan nasional harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, perkembangan teknologi industri 4.0, hingga tuntutan standar keberlanjutan internasional yang semakin ketat.
Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB itu , sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir menjadi kunci agar penataan ruang laut dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan ekonomi biru sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia secara berkelanjutan.
