NASIONAL

Guru Besar UIN Jakarta Harap Pers Kawal Peningkatan Indeks Negara Hukum di Indonesia

MONITOR, Jakarta – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada 9 Februari 2025 ini diharapkan mengukuhkan pers Indonesia untuk mengawal peningkatan indeks negara hukum di Indonesia.

Guru Besar UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan pers memiliki peran penting dalam peningkatan indeks negara hukum di Indonesia. Menurut dia, pers memiliki fungsi melakukan pengawasan di sektor hukum. “Pers Indonesia diharapkan semakin mengukuhkan sebagai pilar penting dalam demokrasi, secara khusus mengawal Indonesia dalam bernegara hukum,” ujar Tholabi di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN) ini menyebutkan, secara spesifik indeks negara hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi namun dari sisi peringkat justru melorot. “Pada tahun 2024 peringkat Indonesia di angka 68 dari 142 negara, padahal tahun 2023 di urutan ke-66. Meski dari sisi skor stagnan di angka 0,53 dari skala 1,” urai Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengutip data World Justice Projects Rule of Law Index menyebutkan penurunan indeks capaian rangking indeks negara hukum di Indonesia disebabkan indikator pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak dasar yang mengalami penurunan. “Pada poin ini yang harus menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” saran Tholabi.

Dia mengutip Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto yang memberi perhatian khusus dengan menempatkan isu reformasi hukum di Asta Cita ke-7. Menurut dia, program kerja pemerintahan Prabowo Subianto harus turut dikawal oleh pers. “Pers memiliki peran penting untuk mengawal Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto khususnya di sektor reformasi hukum,” harap Tholabi.

Dia berharap pers dapat memerankan fungsi pengawasan dalam proses bernegara hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini, kolaborasi dari pelbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan indeks negara hukum di Indonesia. “Kuncinya kolaborasi dari pelbagai kalangan, pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, termasuk pers untuk mengawal Indonesia dalam bernegara hukum dengan baik,” tandas Tholabi.

Recent Posts

KKP Imbau BUMN MIND ID Serahkan Laporan Tahunan Tepat Waktu

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen…

5 menit yang lalu

DPR Setujui Usulan Anggaran Tambahan Kementerian Agama

MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian…

2 jam yang lalu

DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Pemda Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta, Jangan Gali Lubang Tutup Lubang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi perhatian serius terhadap…

11 jam yang lalu

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di…

12 jam yang lalu

Saksi Anak Diduga Diintimidasi di Peradilan Kasus Oknum Polisi Tembak Siswa, DPR: Sejak Awal Sarat Kejanggalan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak seluruh pihak turut mengawasi proses…

15 jam yang lalu

Bupati Bondowoso Buka Festival Muharram 1447 H dan Luncurkan ‘Bondowoso Berkah’

MONITOR, Bondowoso - Bupati Bondowoso KH Abdul Wahid Hamid meluncurkan “Bondowoso Berkah”, sebuah komitmen dan…

15 jam yang lalu