Distribusi Gas LPG 3kg Kacau, DPP IMTB minta Prabowo evaluasi Menteri Bahlil

MONITOR, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Tegal Brebes (IMTB) angkat bicara terkait dengan kesemrawutan kebijakan distribusi gas elpiji (LPG) 3kg imbas kebijakan larangan penjualan eceran tabung melon bersubsidi tersebut. Atas dasar itu IMTB meminta presiden Prabowo mengevaluasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

IMTB menilai dalih pemerintah dalam upaya memastikan distribusi LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan subsidi pemerintah, mulai 1 Februari 2025 dimana masyarakat hanya dapat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi yang telah ditentukan mestinya dipersiapkan dengan lebih matang.

“Kebijakan ini seharusnya dapat dipersiapkan dengan lebih matang, seperti penyiapan titik jaringan distribusi yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat (contoh minimal 1 Rt, 1 titik jaringan distribusi) agar masyarakat lebih mudah dalam mengaksesnya,” kata ketua Umum DPP IMTB, Achmad Tarkalil kepada media, Selasa (4/2/2025).

Melihat kenyataan di lapangan, IMTB menilai Pemerintah belum mampu menyiapkan titik jaringan distribusi yang efektf dan efisien namun sudah memaksakan penerapan kebijakan yang kontra produktif ini bahkan terkesan asal asalan, sehingga merugikan Masyarakat kecil.

“Banyak anggota IMTB yang merasa sangat dirugikan seperti pelaku UMKM (Warteg, pedagang martabak, Ketoprak, tukang Bakso, mie ayam dll) yang terganggu usahanya karena kesulitan membeli tabung gas LPG 3 kg ini, bahkan ibu-ibu rumah tanggapun terkena imbasnya,” tuturnya.

Akibat ketidaksiapan dan kekurangmatangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini menurut IMTB hal tersebut menunjukkan bahwa para pejabat pemerintah terkait khususnya menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak mempunyai sense of crisis terhadap masyarakat kecil.

“Ini menunjukan bahwa para pejabat pemerintah terkait tidak mampu bekerja dengan profesional, cenderung mengambil kebijakan secara asal-asalan tanpa persiapan yang matang,” tegasnya.

Atas dasar permasalah tersebut DPP IMTB, lanjut Achmad menolak kebijakan pemerintah yang dinilai prematur. “Pemerintah harus menyiapkan jaringan distribusi penjualan LPG 3kg yang dekat dengan masyarakat (misalnya 1 RW = 1 pangkalan),” ungkapnya.

“IMTB juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kembali menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas kebijakan yang kontra produktif ini,” pungkas Tarkalil.