UMKM

Pemerintah Perkuat Dana Bergulir LPDB, Dongkrak Koperasi Sektor Produktif

MONITOR, Jakarta – Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi terus memperkuat program dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Terbaru, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memaparkan bahwa, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tambahan anggaran dana bergulir kepada LPDB-KUMKM guna memperkuat koperasi sektor produktif yang memiliki dampak ganda terhadap ekonomi.

Dalam Rapat Kerja bersama dengan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Kedeputian Kementerian Koperasi serta jajaran Direksi LPDB-KUMKM, Menkop Budi Arie mengatakan, pemerintah akan memperkuat program-program yang mendukung swasembada pangan melalui koperasi salah satunya adalah program dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

“Khususnya, untuk kegiatan ekonomi ekstraktif dan kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah,” kata Menkop Budi Arie Setiadi, di Kantor LPDB-KUMKM Jakarta.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengapresiasi kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan tambahan dana sebesar Rp10 triliun untuk dikelola LPDB-KUMKM.

“Tentunya kami berterima kasih atas apresiasi dan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto kepada LPDB-KUMKM,” kata Supomo.

Menurutnya, perkuatan dana bergulir LPDB-KUMKM merupakan semangat pemerintah untuk mendongkrak koperasi dan sektor produktif dalam mendukung program swasembada pangan.

“Ini menjadi komitmen dan keseriusan pemerintah mendorong kemajuan koperasi dalam mendukung program prioritas kedepan,” kata Supomo.

Selain itu, lanjut Supomo, guna memastikan program dana bergulir LPDB-KUMKM berjalan tepat sasaran, penyaluran dana bergulir akan disalurkan melalui koperasi yang memenuhi persyaratan baik secara legalitas maupun kelayakan usahanya.

Dengan begitu pihaknya bersama dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan akan membahas lebih lanjut mengenai aturan, regulasi, maupun payung hukum yang menjadi dasar petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program.

“Tentunya ini akan dibahas bersama terkait mekanisme penyalurannya seperti apa, sampai saat ini masih dilakukan harmonisasi kebijakan dengan stakeholder terkait. Kita akan hati-hati untuk menjalankan program ini, Good Corporate Governance (GCG) harus kita jaga, hingga mesin kami yaitu SDM juga harus siap,” kata Supomo.

Dukungan Dana Bergulir untuk Swasembada Pangan

Supomo menambahkan, LPDB-KUMKM sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah sudah melakukan beberapa pengembangan ekosistem koperasi yang bergerak di sektor pangan.

“Kami sudah menjalankan beberapa pengembangan ekosistem koperasi sektor pangan yang sudah berjalan, dan masih ada sampai saat ini, mulai dari hortikultura atau sayuran, buah-buahan, beras, sampai susu dan ikan, memang ini sudah kami jalankan dengan berbagai komoditas, dan ini akan lebih ditingkatkan dengan ada tambahan dana bergulir,” ungkap Supomo.

Hal ini terlihat jelas, dengan portofolio penyaluran dana bergulir untuk sektor produktif jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.

“Ini bisa dilihat dengan penyaluran dana bergulir bagi sektor produktif terus meningkat, pada tahun 2022 itu sebesar Rp443 miliar, kemudian di tahun 2023 sebesar Rp501 miliar, dan pada tahun 2024 sebesar Rp950 miliar, jumlahnya naik signifikan,” ungkap Supomo.

Recent Posts

Puan Soal Krisis Murid di Sekolah Negeri: Harus Jadi Alarm Tata Ulang Pelayanan Pendidikan Dasar Nasional

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid…

5 jam yang lalu

Dorong HKI PVT, Pusat PVTPP Kementan Terus Tingkatkan Inovasi Varietas Unggul

MONITOR, Jakarta - Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian (Kementan) terus…

9 jam yang lalu

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

21 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

21 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

1 hari yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

1 hari yang lalu