PARLEMEN

Masyarakat Keluhkan Kenaikan Biaya Haji 2025, DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Wahidin Halim, menilai selama masa reses kali ini, dirinya mendapati banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji, khususnya terkait kenaikan biaya haji 2025.

Masyarakat menilai, tambahnya, bahwa kenaikan biaya haji dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya di tengah situasi ekonomi yang belum membaik. Lalu ia juga menyoroti keluhan masyarakat yang kesulitan mengumpulkan biaya, terutama mereka yang berusia lanjut.

“Banyak masyarakat yang tadinya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji, tapi sekarang tanah tidak laku. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa kenaikan ini menjadi beban berat. Namun, semangat masyarakat untuk berangkat haji tetap luar biasa,” ujarnya saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Karena itu, Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten III itu mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan solusi terbaik agar biaya haji lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Selain biaya haji, Wahidin juga menyoroti kondisi Asrama Haji Tangerang yang belum optimal meski pembangunannya menghabiskan anggaran Rp60 miliar.

“Ada temuan BPK terkait kasus korupsi sebesar Rp3 miliar yang hingga kini belum diselesaikan. Namun, perhatian utama kami adalah bagaimana memastikan asrama ini bisa dimanfaatkan maksimal tahun ini,” tegasnya.

Menurutnya, kesiapan fasilitas pendukung seperti asrama haji sangat penting untuk mendukung kelancaran pelayanan jamaah. Ia meminta Kementerian Agama untuk memastikan kesiapan asrama dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan haji tahun sebelumnya yang dinilai cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. “Pelaksanaan haji harus lebih baik setiap tahunnya. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana peran pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah,” katanya.

“Fraksi Partai NasDem berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis terkait pelayanan ibadah haji agar aspirasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik,” imbuhnya.

Recent Posts

IPW Adukan Dugaan Intimidasi dan Pembubaran Ibadah Jemaat GKPI ke Bareskrim

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) melalui Tim Advokasi dan Bantuan Hukumnya mengadukan dugaan…

6 jam yang lalu

STAI Syekh Manshur Dorong Transformasi Pendidikan Islam Menuju Ekosistem Pendidikan Berdampak

MONITOR, Pandeglang - Pendidikan Islam dinilai perlu bergeser dari paradigma pembelajaran yang sekadar berorientasi pada…

7 jam yang lalu

Prof. Ahmad Tholabi Kharlie: Amandemen Konstitusi Harus Menjadi Langkah Terakhir dalam Menata Desentralisasi

MONITOR, Tangsel - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.,…

10 jam yang lalu

Kemenhaj Buka Opsi Maskapai Alternatif untuk Tekan BPIH 2027

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam…

13 jam yang lalu

Rekor Pendaftar Terbanyak: 3.420 Abstrak Bersaing Ketat di AICIS+ 2026, 384 Naskah Lolos Seleksi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat…

16 jam yang lalu

Kemnaker Minta Peserta MagangHub Batch 2 Tertib Administrasi

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II tertib memenuhi…

17 jam yang lalu