PARLEMEN

Masyarakat Keluhkan Kenaikan Biaya Haji 2025, DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Wahidin Halim, menilai selama masa reses kali ini, dirinya mendapati banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji, khususnya terkait kenaikan biaya haji 2025.

Masyarakat menilai, tambahnya, bahwa kenaikan biaya haji dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya di tengah situasi ekonomi yang belum membaik. Lalu ia juga menyoroti keluhan masyarakat yang kesulitan mengumpulkan biaya, terutama mereka yang berusia lanjut.

“Banyak masyarakat yang tadinya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji, tapi sekarang tanah tidak laku. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa kenaikan ini menjadi beban berat. Namun, semangat masyarakat untuk berangkat haji tetap luar biasa,” ujarnya saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Karena itu, Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten III itu mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan solusi terbaik agar biaya haji lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Selain biaya haji, Wahidin juga menyoroti kondisi Asrama Haji Tangerang yang belum optimal meski pembangunannya menghabiskan anggaran Rp60 miliar.

“Ada temuan BPK terkait kasus korupsi sebesar Rp3 miliar yang hingga kini belum diselesaikan. Namun, perhatian utama kami adalah bagaimana memastikan asrama ini bisa dimanfaatkan maksimal tahun ini,” tegasnya.

Menurutnya, kesiapan fasilitas pendukung seperti asrama haji sangat penting untuk mendukung kelancaran pelayanan jamaah. Ia meminta Kementerian Agama untuk memastikan kesiapan asrama dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan haji tahun sebelumnya yang dinilai cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. “Pelaksanaan haji harus lebih baik setiap tahunnya. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana peran pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah,” katanya.

“Fraksi Partai NasDem berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis terkait pelayanan ibadah haji agar aspirasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik,” imbuhnya.

Recent Posts

OASE III PTKIN 2026 Berakhir Gemilang: Bukti Kampus Islam Siap Bersaing di Kancah Sains dan Teknologi Global

MONITOR, YOGYAKARTA — Ajang bergengsi Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri…

11 jam yang lalu

Belajar dari Kampus Peringkat Kedua Nasional THE, PTKIS Perkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal

LPM UIN Sunan Kalijaga Berbagi Strategi Implementasi SPMI Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 MONITOR,…

1 hari yang lalu

Soroti 7 Persoalan Tata Kelola, Rokhmin Dahuri Dorong Reformasi Cagar Biosfer Indonesia

MONITOR, Wakatobi - Pengakuan UNESCO terhadap suatu kawasan sebagai cagar biosfer tidak otomatis menjamin keberhasilan…

1 hari yang lalu

Hasil Ubinan BPS, Panen Padi di Cirebon Tembus 9,2 Ton per Hektare berkat Aplikasi Pureplant

MONITOR, Cirebon - Hasil panen padi petani di Blok Makam Kidul, Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan…

1 hari yang lalu

Stafsus Menag Sambangi Ponpes Hamalatul Qur’an Sukoharjo, Tawarkan Trauma Healing untuk Santri

MONITOR, Sukoharjo – Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan komitmennya untuk hadir memberikan pelayanan, pembinaan, dan…

3 hari yang lalu

OASE III PTKIN 2026 Resmi Dibuka Menag, Dorong Integrasi Sains dan Nilai Agama

MONITOR, Yogyakarta - Ajang Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III Perguruan Tinggi Keagamaan Islam…

3 hari yang lalu