Rencana Alih Fungsi Lahan Bisa Berdampak ke Lingkungan, DPR: Jangan Rugikan Rakyat!

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti kebijakan alih fungsi lahan pertanian untuk program 3 juta rumah yang dinilai tidak sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan. Ia juga menilai alih fungsi lahan bisa berdampak buruk pada lingkungan.

“Kalau lahan dialihfungsikan lalu bagaimana nasib ketahanan pangan Indonesia? Sedangkan ketahanan pangan adalah pilar utama kesejahteraan masyarakat,” kata Daniel Johan, Selasa (17/12/2024).

Seperti diketahui, Pemerintah berencana membuat kebijakan pengalihan fungsi sawah atau lahan pertanian di Jawa untuk membangun 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana tersebut banyak menuai kritik lantaran dinilai tidak sesuai dengan program swasembada pangan dan berpotensi menambah jumlah petani gurem atau petani dengan penguasaan lahan pertanian kecil.

Menurut Daniel kebijakan tata ruang harus diselaraskan dengan visi besar pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kepentingan rakyat. “Jangan sampai hanya menguntungkan sepihak dan merugikan rakyat. Pemerintah harus menyadari bahwa lahan pertanian bukan hanya sekadar tanah, tetapi sumber kehidupan bagi jutaan rakyat Indonesia,” tegas Legislator dari dapil Kalimantan Barat I itu.

Adapun rencana kebijakan menyangkut kawasan lahan pertanian berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045 yang tengah disusun Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

KP2B disebut akan mengakomodasi, antara lain, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun, serta program hilirisasi. Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa.

Daniel mengingatkan bahwa melindungi lahan pertanian berarti melindungi masa depan bangsa. Saat lahan pertanian terus dialihfungsikan, pastinya Indonesia akan semakin kehilangan lahan untuk bertani yang merupakan modal ketahanan pangan.

“Alih fungsi lahan pertanian yang produktif, terutama di Pulau Jawa sebagai lumbung pangan utama, akan membawa dampak serius pada pasokan pangan nasional. Kebijakan ini juga dapat memperburuk kondisi petani gurem yang selama ini sudah rentan secara ekonomi,” ungkap Daniel.

Daniel pun memastikan DPR berkomitmen akan terus mengawal kebijakan tersebut demi memastikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional tetap menjadi prioritas utama.

“Bayangkan berapa banyak lahan pertanian yang akan hilang untuk membangun 3 juta rumah. Ini kan tidak sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto yang mengejar Indonesia bisa swasembada pangan,” sebutnya.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah petani gurem di Indonesia bertambah dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Proporsi rumah tangga petani gurem terhadap total rumah tangga petani di Indonesia juga meningkat dari 55,33 persen pada 2013 menjadi 60,84 persen pada 2023.

Daniel menyebut seharusnya Pemerintah justru memperluas lahan pertanian sehingga petani-petani kecil bisa semakin berkembang, bukan malah justru mempersempit peluang pertanian dengan pengalihan lahan. Pengalihan lahan disebut membuka peluang berkurangnya pertanian Indonesia.

“Di saat regenerasi petani sulit, kebijakan pengalihan lahan akan membuat pertanian di Indonesia makin terkikis. Padahal katanya Indonesia negara agraria,” tukas Daniel.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pertanian dan pangan itu mengingatkan sektor pertanian Indonesia akan semakin tergerus bila Pemerintah tidak berpihak pada petani. Menurut Daniel, Pemerintah harus mempertimbangkan rencana pengalihan lahan sawah untuk dijadikan rumah ini.

“Harusnya menambah lahan, bukan mengurangi agar petani gurem juga memiliki lahan lebih banyak yang artinya bisa mendukung program swembadaya pangan. Kita ini sudah banyak impor beras, jangan lagi ditambah mundur dengan kebijakan yang tidak pro pada usaha pertanian,” ujarnya.

Selain gurem, data BPS juga menunjukkan produksi beras nasional turun dari 31,42 juta ton pada 2018 menjadi 31,31 juta ton pada 2019. Produksi beras pada 2020 yang mencapai 31,36 juta ton, turun lagi menjadi 31,33 juta ton pada 2021. Meski naik menjadi 31,54 juta ton pada 2022, produksi beras Indonesia pada 2023 kembali turun menjadi 31,10 juta ton.

Sedangkan merujuk data dari Kementerian Pertanian pada 2020, selama kurun waktu lima tahun (2015-2019), terdapat pengurangan luas lahan sawah pertanian dari 8,09 juta hektare pada 2015, menjadi 7,46 hektare pada 2019.

“Kami meminta Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan program swasembada pangan dan tidak mengorbankan sektor pertanian,” urai Daniel.

Daniel pun mengingatkan pengalihan lahan juga akan berdampak buruk pada lingkungan. Hal ini sudah banyak terbukti di mana pengalihan lahan menyebabkan berbagai bencana terjadi.

Sepeti di Jawa Barat di mana kebijakan alih fungsi lahan di dua kawasan hutan, yaitu Pegunungan Guha dan Dano, telah mengalami kehancuran tutupan hutannya. Bencana alam di Sukabumi baru-baru ini juga disebut salah satu sebabnya adalah karena alih fungsi lahan.

“Sudah banyak bencana terjadi karena kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Jangan ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan,” imbau Daniel.

Pemerintah disebut seharusnya bisa mengutamakan pembangunan di lahan-lahan marginal yang kurang produktif, sehingga lahan pertanian utama tetap terlindungi.

Daniel mendorong Pemerintah memperkuat implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) untuk mencegah alih fungsi lahan secara masif. “Pemerintah bisa mempercepat modernisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan yang ada tanpa harus mengorbankan lahan pertanian tambahan,” pungkasnya.