PEMERINTAHAN

Kementan Sigap Merespon Kasus Penyakit Mulut dan Kuku di Gorontalo

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) segera merespons kasus penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango dan Boalemo. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi terhadap wabah PMK yang muncul pada akhir Oktober 2024 ini. Pengujian laboratorium menggunakan metode PCR oleh Balai Besar Veteriner Maros pada 25 November 2024 mengonfirmasi hasil positif PMK pada ternak yang terinfeksi.

“Kasus ini terdeteksi di dua kecamatan di Kabupaten Bone Bolango dan tiga kecamatan di Kabupaten Boalemo. Kami sudah mendapatkan laporan melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (i-SIKHNAS) terkait 6.838 ekor ternak yang menunjukkan gejala PMK di enam kabupaten/kota, termasuk Kota Gorontalo,” ujar Agung, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12).

Berdasarkan data dari Kementan, populasi ternak yang berpotensi terancam oleh PMK di Gorontalo mencapai 153.384 ekor pada tahun 2023. Meskipun demikian, Agung menegaskan bahwa pengendalian PMK telah dimulai sejak wabah pertama kali mewabah pada tahun 2022. Sejak saat itu, Kementan telah mengalokasikan 423.820 dosis vaksin untuk Provinsi Gorontalo.

Lebih lanjut, Agung menambahkan bahwa pada bulan November 2024, pihaknya telah mengirimkan bantuan berupa 47.800 dosis vaksin, 1.500 vial vitamin, serta 5.260 vial obat-obatan untuk mempercepat penanganan PMK.

“Penanganan PMK harus dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Selain itu, peternak juga diminta untuk aktif melaporkan kasus yang mencurigakan kepada petugas kesehatan hewan,” tegas Agung.

Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini, telah bergerak cepat dengan melakukan langkah-langkah pencegahan. Mereka mengimbau para peternak untuk meningkatkan biosekuriti dengan cara mengandangkan ternak, memisahkan ternak yang sakit, serta rutin melakukan desinfeksi kandang. Selain itu, peternak juga diminta untuk melaporkan ternak yang menunjukkan gejala PMK.

Imron Suandy, Direktur Kesehatan Hewan Kementan, juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penyebaran PMK, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, seperti jelang Nataru, Idul Fitri dan Idul Adha, yang diperkirakan akan meningkatkan pergerakan ternak. “Kami mengimbau dinas peternakan untuk terus melakukan sosialisasi dan memastikan vaksinasi PMK berjalan dengan rutin, baik untuk peternak kecil maupun pelaku usaha besar,” ungkap Imron.

Pemerintah pusat, menurut Imron, telah mencanangkan program vaksinasi massal PMK yang akan dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus. Program ini diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya pengendalian wabah PMK. “Dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak, kami yakin wabah PMK dapat dikendalikan dan tidak menyebar lebih luas lagi,” tutupnya.

Recent Posts

Menag Instruksikan Layanan Publik Kemenag Tetap Optimal Meski WFH

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan…

8 jam yang lalu

ORBIT UNPAM Jadi Jembatan Siswa Menuju Dunia Kampus dan Karier yang Cemerlang

MONITOR, Tangerang Selatan – Universitas Pamulang (UNPAM) resmi memulai rangkaian program ORBIT (Orientation for Ready-to-Work, Business, &…

9 jam yang lalu

TNI Gerak Cepat Evakuasi Korban dan Tangani Dampak Bencana Gempa Sulawesi Utara

MONITOR, Sulawesi Utara — Prajurit TNI bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang…

9 jam yang lalu

Pemkot Tangsel Ajak Warga Sukseskan ORI Campak, Targetkan 109 Ribu Anak

MONITOR, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai menggelar program Outbreak Response Immunization (ORI) secara…

10 jam yang lalu

Kecam Serangan AS-Israel, MUI: Melanggar Hukum Internasional

MONITOR, Jakarta — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengecam keras…

13 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Implementasi TKDN melalui Sertifikasi Profesi Verifikator

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna…

14 jam yang lalu