DPR Upayakan Atasi Antrean Haji dan Kesejahteraan Guru Pesantren

MONITOR, Jakarta – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam kunjungan ini, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan upaya untuk mengurangi masa tunggu keberangkatan haji. Salah satu langkahnya adalah menjajaki kerja sama dengan negara-negara yang tidak menggunakan kuota haji mereka secara penuh.

“Kami mempertimbangkan kerja sama dengan negara-negara yang tidak menggunakan seluruh kuota hajinya, seperti Filipina atau Kyrgyzstan, untuk membantu mengurangi antrean haji di Indonesia,” ujar Marwan, Jumat (6/12/2024).

“Hal ini penting agar masyarakat, yang rata-rata baru mendaftar haji di usia 50 tahun setelah menyelesaikan kebutuhan keluarga, tidak harus menunggu hingga usia lanjut atau bahkan melewati usia produktif untuk berangkat haji,” lanjutnya dalam pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa regulasi yang ada saat ini belum memungkinkan implementasi kerja sama tersebut, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah dan DPR.

Selain isu haji, perhatian juga diberikan pada pendidikan pesantren. Menurut Marwan, pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sangat penting bagi Kementerian Agama. Menurutnya, hal ini dapat memberikan insentif layak bagi para guru pesantren.

“Kami sedang memperjuangkan agar ada Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama, yang dapat memberikan insentif layak bagi para guru pesantren,” jelasnya.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk mendalami berbagai persoalan daerah, termasuk isu keagamaan dan pendidikan agama, yang menjadi prioritas Komisi VIII DPR RI.

Turut hadir, Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar, Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara, Ahmad Qosbi, Kasubdit Penyuluhan Bimas Kristen, Suriana Sitompul, dan Kasubdit Pendidikan Dasar Bimas Hindu, Raditya Dewa Agung Arsana.