Lima Satker TNI Raih Predikat WBK, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

MONITOR, Jakarta — Sebanyak lima Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Kelima satker tersebut meliputi Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, dan Satkomlek TNI. Penghargaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026 yang digelar di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perencanaan Umum Letjen TNI Candra Wijaya yang mewakili Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam sambutannya, Kasum TNI menegaskan bahwa tema Rakor RB TNI 2026 sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana TNI terus mendorong implementasi digital government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana teknis reformasi birokrasi di lingkungan TNI, sekaligus menekankan pentingnya penguatan komitmen pimpinan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Diperlukan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan dan peningkatan pengetahuan teknis personel pengawak RB TNI,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, TNI turut menetapkan satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yakni RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E. Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan bagi prajurit dan masyarakat.

Melalui capaian ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.