Pemuda Banten Bersatu Dukung Polri Berantas Korupsi

MONITOR, Jakarta – Organisasi kepemudaan Pemuda Banten Bersatu menyampaikan pernyataan sikap terkait upaya pengusutan kasus dugaan korupsi yang sedang dijalankan oleh Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya. Dalam keterangan resminya, organisasi tersebut mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan mendesak semua pihak untuk menghormati demi menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Koordinator Nasional Pemuda Banten Bersatu Teguh Pati Ajidarma menyatakan bahwa seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan ruang bagi Polri untuk bekerja secara profesional, independen, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

“Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum harus dihormati dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apa pun di luar mekanisme hukum yang berlaku,” Kata Teguh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 9 Juli 2026.

Dalam pernyataannya, Pemuda Banten Bersatu juga menyoroti keberadaan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pengamanan terhadap rumah kediaman pribadi Jampidsus dan pengerahan di lingkungan Polda Metro Jaya. Organisasi itu menilai bahwa pengerahan personel tersebut dapat berpotensi mengganggu upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut mereka, profesionalisme setiap institusi negara harus tetap dijaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oleh sebab itu, Pemuda Banten Bersatu meminta Panglima TNI segera menarik seluruh personel dan melakukan evaluasi terhadap keberadaan personel TNI.

Selain itu, Pemuda Banten Bersatu juga mendorong agar siapapun yang terbukti menghambat ataupun mengintervensi proses penegakan hukum diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang institusi asalnya.

“Prinsip persamaan di hadapan hukum harus ditegakkan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa ataupun kebal terhadap hukum,” tulis organisasi tersebut dalam pernyataan resminya.

Di sisi lain, Pemuda Banten Bersatu meminta Komisi I DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengerahan personel TNI agar tetap berada dalam koridor Undang-Undang TNI, prinsip demokrasi, dan supremasi sipil.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan Polri merupakan hal yang penting dalam menjaga stabilitas nasional. Namun, kerja sama antarlembaga harus tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghormati batas kewenangan masing-masing institusi.

Menutup pernyataannya, Pemuda Banten Bersatu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemeberantasan korupsi di Indonesia, tetap menjaga situasi yang kondusif, mengedepankan dialog, serta mempercayakan penyelesaian setiap persoalan kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Pemuda Banten Bersatu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi, menegakkan keadilan, dan menjaga tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia.