PARLEMEN

Legislator Minta Pemerintah Libatkan Akademisi dalam Realisasi Investasi Industri Ekstratif

MONITOR, Jakarta – Pemerintah melibatkan pakar dan akademisi dalam realisasi investasi bidang ekstratif (pertambangan). Pelibatan akademisi diusulkan anggota komisi XII DPR RI Ratna Juwita, agar pemerintah dapat menghitung secara cermat dan lebih komprehensif untuk mempertimbangkan dampak yg akan muncul akibat dari kerugian ekosistem yg timbul dalam proses pembangunan industri tersebut.

“Yang pertama dan pasti dirugikan dalam industri ekstraktif itu adalah ekositem yang ada di sekitarnya, baik ekosistem alam maupun ekosistem sosial. Jadi dalam kesempatan terhormat ini, saya ingin memberi usulan agar Pak Menteri ikut melibatkan dari sisi akademisi, para pakar lanskap ekologi yang bisa menghitung nilai ekonomis dari ekologi yang harus dikorbankan untuk membangun industri ekstraftif tersebut,” terang Ratna dalam rapat kerja DPR RI dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Senayan, rabu (03/12/24).

Lanskap Ekologi adalah bagian dari Ilmu Lingkungan yg selama ini sering diabaikan atas nama pertumbuhan ekonomi. Lanskap ekologi juga cara melihat dan mengelola penggunaan lahan yang beragam dalam satu kesatuan, mempertimbangkan lingkungan alam dan sistem manusia yang bergantung pada lingkungan tersebut. Secara lebih lanjut pendekatan lanskap merupakan pengembangan kesadaran diri mengenai hubungan manusia dan alam berdasarkan ide bahwa aktivitas ekonomi dibatasi oleh kapasitas sumber daya alam serta lingkungan.

Menurut Ratna, dengan mengkalkulasi lanskap ekologi secara ekonomi, akan membuat pengembangan industri ekstraktif tidak sempit hanya dari sudut pandang ekonomi saja namun bisa lebih holistik dari sisi lingkungannya juga.

“Jadi kita harus bisa mengkalkulasinya secara betul. Tidak hanya dari sekedar menimbang lahan yang telah dibebaskan dan kandungan di dalamnya. Tapi juga bagaimana menghitung proses keberlanjutan yang dikorbankan saat indistri tsb didirikan,” sambung legislator dapil Bojonegoro-Tuban ini.

Meski ahli lanskap ekologi di dalam negeri masih minim. Namun, sambung Ratna tetap penting untuk memberi masukan dalam perencanaan-perencanaan pemerintah.

“Karena ini menyangkut SDA (sumber daya alam) yang dimiliki negara. Menurut saya itu tetap perlu menjadi bahan pertimbangan,” tandasnya.

Recent Posts

Tilawati Kukuhkan Standar Baru Guru Al-Qur’an Lewat LSP dan JAMHATI

MONITOR, Jakarta - Gerakan pendidikan Al-Qur’an di Indonesia memasuki babak baru. Melalui Silaturahim Tilawati Nasional…

1 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta Soroti Tiga Dimensi Strategis Asta Protas Kementerian Agama

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meluncurkan delapan program prioritas bertajuk Asta Protas untuk periode 2024–2029.…

2 jam yang lalu

Aromatika Indofest 2025 Wangikan Industri Minyak Atsiri Hingga Pasar Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Aromatika Indofest 2025. Ajang ini…

9 jam yang lalu

Layanan Kesehatan Haji 2025 Berakhir, Kemenkes: Jumlah Jemaah Wafat Turun

MONITOR, Jakarta - Operasional layanan kesehatan jemaah haji Indonesia 1446 H/2025 M di Arab Saudi…

11 jam yang lalu

Gelar Sekolah Politik Anggaran, Fraksi PKB Pelototi APBD Kota Depok

MONITOR, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) sepertinya serius menjawab tantangan Penjabat (Pj) Sekda…

14 jam yang lalu

Kementerian PU Segera Rampungkan Seksi 4 Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penyelesaian Jalan Tol Kuala Tanjung -…

15 jam yang lalu