PARLEMEN

Program Sekolah Rakyat Solusi Konkret Atasi Akes Pendidikan Keluarga Miskin Ekstrem

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, meminta pemerintah mengintensifkan pelaksanaan program Peluncuran Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret mengatasi persoalan anak tidak sekolah di Indonesia. Hal itu ia sampaikan merespons peluncuran program tersebut yang akan diselenggarakan pada 14 Juli mendatang,

“Komisi IX DPR mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ini adalah terobosan Presiden Prabowo yang patut diapresiasi karena memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pendidikan adalah jalan utama mengentaskan kemiskinan, dan Sekolah Rakyat adalah jembatannya,” ujar Arzeti dalam rilisnya kepada Media, di Jakarta, Sabtu (12/7/2025)

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, sebanyak 422.616 anak dari keluarga miskin ekstrem di desil 1 tidak bersekolah atau putus sekolah. Angka ini merupakan bagian dari 5,36 juta anak usia sekolah dari kelompok termiskin yang seharusnya mendapatkan pendidikan layak.

“Ini bukan sekadar angka. Di balik itu ada masa depan anak-anak bangsa yang terancam. Karena itu, kami mendorong pemerintah agar Sekolah Rakyat dijalankan dengan serius dan merata agar tak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan hak atas pendidikan,” tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Diketahui, Program Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep boarding school gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Peserta didik akan mendapatkan fasilitas lengkap, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, asrama, serta layanan pendidikan berkualitas yang menekankan karakter, wawasan kebangsaan, dan keterampilan hidup.

“Tahun ini ditargetkan 100 Sekolah Rakyat beroperasi, dengan 63 sekolah akan diresmikan pertengahan Juli dan sisanya awal Agustus. Sebanyak 9.755 siswa telah terdaftar berdasarkan Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN) dan hasil verifikasi dinas sosial daerah,” jelasnya.

Arzeti juga menekankan pentingnya pengawasan berkala dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial, agar program ini berjalan sesuai visi dan misi Presiden Prabowo. Ia menambahkan bahwa pendidikan yang diberikan harus mampu membentuk karakter dan membekali siswa dengan wawasan serta keterampilan yang relevan dengan tantangan masa depan.

“Pastikan program ini dijalankan sesuai amanah. Semua pihak, baik pusat maupun daerah, harus terlibat dan berkomitmen untuk menyukseskan Sekolah Rakyat. Ini adalah investasi masa depan bangsa,” tutupnya.

Recent Posts

Tata Cara Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch…

12 jam yang lalu

Dirut Jasa Marga Raih Penghargaan “The Strategic Leader of National Impact” dari Fakultas Hukum Unissula

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono menerima penghargaan _“The…

23 jam yang lalu

Kemenhaj Sampaikan Duka, Jemaah JKG-27 Muhammad Firdaus Ditemukan Wafat

MONITOR, Makkah — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Muhammad…

2 hari yang lalu

Kemnaker: Sertifikasi Kompetensi Perkuat Daya Saing Lulusan Magang

MONITOR, Jakarta — Menjelang berakhirnya Program Magang Nasional Batch 2 pada 23 Mei 2026, Kementerian Ketenagakerjaan…

2 hari yang lalu

Seluruh Jemaah Telah Diberangkatkan ke Tanah Suci, Layanan Armuzna Dimatangkan

MONITOR, Makkah — Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab…

2 hari yang lalu

Menteri UMKM dan Menkomdigi Berkolaborasi Perkuat Pelindungan UMKM di Marketplace

MONITOR, Jakarta — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman berkolaborasi dengan Menteri…

2 hari yang lalu