Capai Indonesia Emas 2045, DPR Dukung Peningkatan Anggaran KKP

Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman. (tengah)

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung adanya peningkatan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna mendorong peningkatan fasilitas khususnya yang ada di daerah. Terlebih, menurutnya, KKP merupakan salah satu kementerian yang akan bertanggung jawab terhadap target Indonesia Emas 2045.

“Kami Fraksi Nasdem melihat luasnya laut kita dan beratnya tugas kementerian KKP yang juga punya tanggung jawab terhadap target Indonesia Emas 2045 terutama tentang makanan gratis. Ikan adalah salah satu faktor yang membuat orang menjadi cerdas, maka kami partai Nasdem pasti sangat mendukung sekali agar anggaran KKP ini ditingkatkan,” kata Arif Rahman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

“Karena dari sisi pelabuhannya masih kurang, fasilitas lain juga masih kurang, terutama edukasi terhadap nelayan-nelayan tradisional juga masih kurang. Ini harus banyak kerja-kerja yang dilakukan oleh KKP dalam rangka membangun bangsa ini. Maka Fraksi Nasdem jelas mendukung peningkatan anggaran KKP,” tegasnya.

Di samping itu, ia juga menyoroti persoalan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (PHSL). Arif meminta agar ke depannya ada ruang diskusi yang lebih mendalam untuk membahas terkait PSHL.

“Saya berharap memang ada semacam FGD untuk membahas terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (PHSL), karena kita harus benar-benar tau di mana posisinya, kajiannya apa ini kan harus diberi tahu. Jangan sampai kementerian KKP sebagai mitra kami, dan kami selaku mitranya tidak tahu sama sekali mengenai tentang PSHL ini,” ujarnya

Mengenai persoalan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (PHSL), Ia pun mempertanyakan antisipasi KKP terkait potensi konflik kepentingan dalam Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (PHSL). Mengingat, nilai ekonominya sangat tinggi. Selain itu, politisi Fraksi Partai Nasdem juga menegaskan pertanyaan terkait mekanisme pencegahan korupsi dan nepotisme dalam pemberian izin pemanfaatan hasil sedimentasi laut.