PARLEMEN

DPR Dukung Pemerintah Tegas Tolak iPhone 16 yang Belum Penuhi TKDN

MONITOR, Jatim – Kehadiran iPhone 16 di Indonesia masih belum pasti. Sejak peluncurannya secara global, perangkat terbaru Apple ini belum mendapatkan izin resmi untuk dipasarkan di tanah air.

Salah satu penyebab tidak bisa masuknya iPhone 16 di Indonesia adalah persyaratan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang belum sepenuhnya dipenuhi. Padahal, TKDN merupakan salah satu syarat sebuah produk dapat masuk dan dipasarkan di Indonesia.

Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang sudah dengan tegas menetapkan aturan mengenai TKDN. Menurutnya, hal tersebut merupakan kebijakan yang sudah pasti dan setiap produk yang masuk ke Indonesia harus mematuhinya.

“Kalau saya ya sesuai aturan lah, kalau memang tidak memenuhi aturan ya harus diberi sanksi, harus diberi (sanksi) ya nggak boleh masuk lagi, sampai mereka memenuhi aturan yang sudah ditetapkan,” kata Evita kepada Media, di sela-sela kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan selama Apple belum memenuhi persyaratan dari Indonesia terkait TKDN, maka Kemenperin harus tegas untuk tidak mengizinkannya. 

“Aturan produk kita aja kalau ke luar negeri banyak sekali, masak barang-barang orang bebas masuk ke negara kita. Sebelum mereka memenuhi persyaratan yang ada, ya saya sepakat dengan apa yang dilakukan Kementerian Perindustrian, kalau tidak memenuhi peraturan ya ngga boleh masuk,” tegasnya. 

Recent Posts

Kemenag Gelar Istighasah Daring, Doakan Keselamatan Bangsa

MONITOR, Jakarta - Direktorat Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama malam ini menggelar Istiqasah…

1 menit yang lalu

Rektor UIN Jakarta Ajak Civitas Academica dan Publik Jaga Negeri

MONITOR, Jakarta - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saepudin Jahar, mengajak seluruh civitas academica…

3 jam yang lalu

Respons Tuntutan Publik, Delapan Fraksi Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR

MONITOR, Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji…

6 jam yang lalu

Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Dinonaktifkan dari DPR

MONITOR, Jakarta - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias…

7 jam yang lalu

GUSDURian Nilai Kapolri Gagal Bertanggung Jawab atas Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran

MONITOR, Jakarta – Jaringan GUSDURian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang…

7 jam yang lalu

NasDem Berhentikan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem memutuskan untuk menon-aktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa urbach…

8 jam yang lalu