Nelayan Mengeluh, DPR Minta KKP Perketat Penyaluran BBM Subsidi

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menyoroti terkait banyaknya keluhan BBM Subsidi dari para nelayan. Maka dari itu ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperketat kontrol dari BBM subsidi ini.

“Karena banyak sekali nelayan nelayan yang kaya, nelayan yang tajir juga ini membeli BBM bersubsidi. Nah ini harus ada kontrol yang jelas. mekanismenya kan mau ada semacam apa dibuat pakai IT lah. Nah ini juga harus jelas,” ujar Arif dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024)

Ia mengusulkan agar KKP dapat bekerja sama dengan BPK Migas maupun lembaga lainnya untuk membentuk sentra pelayanan mengenai BBM subsidi kepada nelayan. Sebab menurutnya, hingga kini masih banyak masyarakat nelayan yang kesulitan untuk mengakses BBM subsidi ini.

Terlebih, ia menilai, kebijakan KKP di tingkat pusat dengan pihak pemerintah daerah tak jarang berbeda mengenai BBM subsidi bagi nelayan. Maka dari itu, menurutnya, perlu ada sinkronisasi sehingga nelayan dapat mengakses itu.

“Problem-nya mungkin karena KKP ini tidak sampai ke tingkat kabupaten, karena kebijakannya sendiri sendiri. Dari (pemerintah) kabupaten berbeda, provinsi berbeda, di KKP pusat juga berbeda. Nah ini harus ada sinkronisasi supaya nelayan kita juga punya edukasi, karena pada saat kita pengen beli, dia tidak punya izin kapal, izin nelayan, izin perahu itu tidak bisa. Nah ini yang menurut saya perlu diedukasi oleh KKP,” jelasnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi NasDem ini ingin KKP melakukan pengendalian terhadap para pemain BBM Subsidi, seperti sektor swasta yang menjual minyak subsidi ini ke pengusaha-pengusaha atau nelayan-nelayan yang kaya.

“Nah ini harus kita tindak menurut saya, dan juga mungkin kebutuhan kapal patroli juga ini menjadi kebutuhan. Karena menurut saya, kita kalau kejar-kejaran sama kapal nelayan Malaysia atau Thailand saja kalah, Pak. Gimana mau ngejar nih Pak? gimana mau nangkap?” kata Arif

Maka dari itu, dirinya berharap, Komisi IV DPR RI dapat memperjuangkan Pagu anggaran KKP agar dapat ditingkatkan. “Mungkin itu beberapa gambaran dari saya yang terpenting juga edukasi terhadap nelayan karena memang nelayan ini seperti petani Pak harus pakai hati harus tawakal usaha karena ini ngejar makhluk hidup (ikan), Pak,” tutup Legislator Dapil Banten I ini.