PEMERINTAHAN

Layanan Jasa Kelautan KKP Diakui Berkualitas Internasional dan Bebas Korupsi

MONITOR, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menerima pengakuan berskala internasional atas tata kelola layanan di bidang jasa kelautan. Layanan yang diberikan dinilai berkualitas dan bebas dari praktik korupsi.

Pengakuan tersebut berupa Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu pada pelayanan di Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL). 

Direktur Jenderal PKRL Victor Gustaaf Manoppo saat menerima Sertifikat ISO tersebut belum lama ini, menyampaikan bahwa keduanya diperlukan untuk mendukung kinerja pelayanan publik di lingkungan Ditjen PKRL. Hal tersebut penting untuk mendorong kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan.

“Sertifikasi ISO ini juga menjadi langkah bagi Direktorat Jasa Kelautan untuk menerapkan segera Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM),” ujar Victor dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Victor meminta pengakuan berstandar internasional yang telah diraih harus menjadi motivasi bagi seluruh pegawai pada Ditjen PKRL untuk memiliki standar yang sama sehingga mampu menerapkan standar pelayanan publik yang bertaraf internasional.

“Sertifikat bukanlah tujuan akhir dicapai, lebih penting adalah implementasinya. Dalam mengelola perizinan mungkin akan banyak sekali tantangan dan hambatan. Maka sertifikat ISO ini harus menjadi pengingat komitmen kita untuk tetap menjaga mutu perizinan dan anti terhadap penyuapan,” pungkasnya. 

Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda menyampaikan bahwa bentuk pelayanan dengan ISO 37001:2016 dan ISO 9001:2015 ini telah diterapkan dalam pengelolaan Izin Pelaksanaan Reklamasi, Izin Pemanfaatan Pasir Laut, Izin Pengangkatan BMKT, Izin Produksi Garam, Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi dan Izin Wisata Bahari.

“Hal ini yang patut kita syukuri  karena selaras dengan Core Value berAKHLAK yang digaungkan oleh Kementerian PAN RB dalam rangka reformasi birokrasi,” ungkap Huda.

Capaian ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Menteri Trenggono sebelumnya juga menerima penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Recent Posts

Mobil Setir Kiri Produk Indonesia Tembus Vietnam Senilai Rp11,46 M

MONITOR, Jakarta - Industri manufaktur kendaraan roda empat tetap menegaskan posisinya sebagai salah satu penyumbang…

29 menit yang lalu

Bawaslu Lebak Intruksikan Panwascam Awasi Proses Perpindahan Tempat Memilih

MONITOR, Rangkasbitung - Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak Asep Rizal Murtadho selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas…

1 jam yang lalu

Pimpinan DPR Soal Penangkapan Tersangka Judi Online: Dampak Sosial Judol Sangat Dahsyat!

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti soal penangkapan 11 orang…

3 jam yang lalu

Setuju Mafia Tanah Dimiskinkan, Komisi II DPR Usul Ada Satgas Khusus

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf setuju apabila pelaku mafia…

3 jam yang lalu

JRK Terjunkan Air Bersih ke Huntab, Masyarakat Apresiasi Kepedulian Khofifah

MONITOR, Lumajang - Jaringan Relawan Khofifah (JRK) Kabupaten Lumajang menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak…

3 jam yang lalu

LPDB-KUMKM Siap Dukung Program Pemerintah Perkuat Koperasi Produktif

MONITOR, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menegaskan…

4 jam yang lalu