Puan Ungkap Pesan DPR ke Herindra, Jaga Stabilitas Negara dan BIN Bekerja Netral

MONITOR, Jakarta – Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan tim pertimbangan DPR dalam rangka pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengungkap pesan dari dewan kepada Herindra yang akan menggantikan Budi Gunawan itu.

“Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon Kepala BIN adalah agar tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana tetap menjaga NKRI ini bisa berjalan sebagaimana suatu negara yang utuh,” kata Puan usai uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN.

Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Herindra sebagai calon Kepala BIN (KaBIN) digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024). Puan memimpin fit and proper test tersebut.

Mantan Menko PMK ini menambahkan, DPR juga memiliki beberapa pesan lain untuk Herindra yang kini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Puan menyebut, DPR berharap agar Herindra nantinya dapat membawa BIN bekerja dengan profesional sesuai dengan tugas dan kewenangan lembaga intelijien negara itu.

“Menjaga konsistensi sesuai tupoksinya, BIN bisa bekerja secara netral, tentu saja bekerja bukan untuk ke dalam saja tapi juga menjaga tupoksinya untuk keluar, maksudnya ke luar negeri,” tegasnya.

Adapun BIN sebagai alat negara bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Lembaga negara ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Fit and proper test kepada Herindra dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat permohonan kepada DPR tentang pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN.

Uji kelayakan terhadap calon Kepala BIN biasanya dilakukan oleh Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, intelijen, dan luar negeri. Namun karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum resmi terbentuk, maka fit and proper rest terhadap Herindra dilaksanakan oleh tim yang dibentuk DPR pada rapat paripurna, Selasa (15/10), yang terdiri atas pimpinan DPR dan perwakilan 8 fraksi yang ada di DPR.

Fit and proper test calon KaBIN digelar tertutup dalam waktu satu jam. Tim pertimbangan DPR sepakat menyatakan Herindra memenuhi syarat sebagai calon Kepala BIN sehingga mantan Danjen Kopassus tersebut lolos pada uji kelayakan dan kepatutan.

Puan menyatakan, nantinya Herindra akan dilantik oleh Prabowo Subianto setelah Ketum Gerindra itu resmi menjadi presiden. Prabowo akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.

“Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto,” ujar Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun menjelaskan, hasil fit and propert test terhadap Herindra akan dibawa ke Rapat Paripurna esok hari, Kamis (17/10), untuk disahkan sebagai keputusan bersama DPR. Selanjutnya, kata Puan, hasil pertimbangan DPR akan dikirimkan kepada pihak pemerintah.

“InsyaAllah Paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon Kepala BIN yang akan datang ini kita akan lakukan besok, hari Kamis,” terang cucu Bung Karno itu.

Terkait apakah Herindra akan dilantik bersamaan dengan menteri-menteri kabinet Prabowo nanti, Puan menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah karena DPR hanya bertugas memberikan pertimbangan. Menteri-menteri kabinet Prabowo dikabarkan akan dilantik pada Senin (21/10), sehari setelah pelantikan Prabowo.

“Setelah ini pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Pemerintah bahwa nanti pelantikan kapan, kami akan serahkan kepada Pemerintah,” jelas Puan.

Sementara itu, Herindra hanya memberikan pernyataan singkat usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ia memastikan siap bekerja sama dengan semua stakeholder saat memimpin BIN nanti.

“Kita harus berkolaborasi dari seluruh stakeholder, intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia,” ungkap Herindra.