MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto meminta Pertamina agar meningkatkan pengawasan terkait sistem penyaluran BBM bersubsidi terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut dikatakan Darmadi saat merespons keterlambatan pasokan BBM di sejumlah titik di NTT. Seperti di Pulau Timor, Belu, Kota Kupang, hingga kawasan wisata Labuan Bajo.
“Kami meminta agar Pertamina segera turun langsung ke lapangan melakukan identifikasi dan pengawasan. Jangan sampai berimplikasi serius terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di bawah,” ungkap Darmadi Durianto, Selasa (10/9/2024).
Pihaknya khawatir, keterlambatan kali ini erat dengan dugaan praktik penyelundupan BBM ke negara tetangga.
“Sebab praktik kenakalan yang terjadi salah satunya adalah penyelundupan BBM bersubsidi sampai ke negara Timor Leste. Memang NTT, khususnya Pulau Timor ini adalah wilayah perbatasan,” tegasnya.
Komisi VI DPR yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor industri, perdagangan, dan BUMN ini pun meminta komitmen tegas Pemerintah mendukung pemberantasan mafia BBM bersubsidi. Khususnya, kata Darmadi, Kementerian BUMN, Pertamina dan stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan dalam pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Mafia BBM yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM bersubsidi adalah cerminan dari ketidakberesan pengawasan di tingkat daerah hingga pusat,” jelasnya.
“Bayangkan berapa banyak kerugian negara karena masalah ini? Berapa banyak hak masyarakat yang dirampas? Harus ada komitmen kuat dari Pemerintah dan Pertamina serta penegak hukum untuk menyelesaikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” imbuh Darmadi.
