PEMERINTAHAN

Kemenko PMK Dukung Peta Jalan Kerukunan yang Disusun PKUB Kemenag

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama (MB) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Thomas Ardian Siregar mendukung Peta Jalan Kerukunan yang disusun oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Setjen Kemenag.

Sesdep Thomas menyampaikan dukungan tersebut saat didaulat berbicara dalam rapat pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pusat Kerukunan Umat Beragama 2024 di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

“Moderasi beragama sangat penting karena bisa mengikat kita dalam bingkai kerukunan. Tanpa kita punya ikatan kuat yang mempererat tersebut tentu kita akan tercerai-berai,” ujarnya.

Secara substantif, lanjut dia, yang dipaparkan Kapus PKUB M Adib Abdushomad terkait Peta Jalan Kerukunan. “Saya kemarin juga rapat dengan Sesban Sumber Daya Manusia dan Penguatan Moderasi Beragama. Ini related dengan kegiatan hari ini. Jadi, saya sangat mendukung peta jalan kerukunan yang disampaikan Pak Kapus,” tandas Thomas.

Ia bersyukur karena sudah terbit Perpres No 58 tentang Moderasi Beragama pada September 2023. Dengan Perpres itu sebenarnya memberikan little basic kepada semua K/L untuk bisa memprogramkan terkait moderasi beragama.

Secara khusus, Thomas mengapreasiasi peta jalan kerukunan yang diinisiasi PKUB yang memiliki goal Go International. Sebab, pria yang masih aktif sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri ini memiliki pengalaman menarik terkait kerukunan dan moderasi beragama di mancanegara.

“Saya kebetulan diplomat di Kemlu yang ditugaskan di Kemenko PMK. Dulu saya bertugas di Inggris. Suatu ketika, Wali Kota London menggelar Ifthar Jama’i (buka puasa bersama) di gereja. Acara ini justru disambut baik dan semakin memupuk kerukunan,” ungkapnya.

Rapat pembahasan pada hari kedua mengundang Direktur LK3P UI Farhan Muntafa sebagai narasumber. Selain Thomas Siregar dari Kemenko PMK, hadir dalam rapat tersebut sejumlah tamu lintas kementerian/lembaga. Yakni Lioyd Deni Israel Tangka (Kemenko Polhukam), Desi Ester Masombe (Kemendagri), Zaky Mas’ul (Bappenas), Bramantyo (Kemenkum HAM), dan Raudatul Ulum Ruksin (BRIN), peneliti eks-Puslitbang Kemenag. 

Recent Posts

Kemenag Targetkan 50 Persen PTKIN Terakreditasi Unggul

MONITOR, Jakarta - Saat ini ada 17 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang meraih…

2 jam yang lalu

Virgin Australia Airlines, Maskapai Internasional Pertama yang Gunakan SAF Pertamina

MONITOR, Bali - PT Pertamina Patra Niaga terus memperluas distribusi Sustainable Aviation Fuel (SAF) ke…

9 jam yang lalu

Pertamina dan Airbus Jajaki Kerja Sama Pengembangan SAF di Indonesia

MONITOR, Bali - Konsisten dalam mengembangkan bisnis energi hijau, PT Pertamina (Persero) membangun kerja sama…

10 jam yang lalu

DPR Fasiltasi Korban Bullying Binus Simprug, Pengamat: Komit Kawal Keadilan

MONITOR, Jakarta - Langkah DPR RI yang memfasilitasi siswa korban dugaan aksi bullying di SMA…

11 jam yang lalu

Soroti Perkelahian Geng ART WNI di Singapura, DPR Minta Pemerintah Bentuk Forum Dukungan Bagi PMI

MONITOR, Jakarta - Dua kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertengkar dan membuat keributan hingga dikenakan…

11 jam yang lalu

DPR Dorong Polisi Cari Fakta Sesungguhnya di Kasus Bullying Binus Simprug

MONITOR, Jakarta - Kasus bullying di SMA Binus Simprug, Jakarta Selatan, memasuki babak baru ketika…

11 jam yang lalu