PARLEMEN

Isu Kenaikan Gaji PNS Menguak, Pemerintah Harus Sampaikan Kejelasan Pada Publik

MONITOR, Jakarta – Wacana kenaikan gaji PNS terlanjur mengemuka ke publik. Sayangnya, hal ini tak menjadi bahasan yang disampaikan dalam Pidato Presiden saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat (16/8/2024) lalu. Hal ini lantas menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah. Charles berharap Pemerintah dapat memberi kejelasan kepada publik karena isu ini cukup menjadi perhatian masyarakat.

“Gaji dan insentif bagi PNS cukup sensitif, apalagi di tengah tingginya inflasi yang membuat harga segala kebutuhan naik. Pemerintah perlu memberi penjelasan lebih detil terkait hal ini. Apakah rencana kenaikan gaji PNS akan diatur oleh Pemerintah selanjutnya?” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Media, di Jakarta, Selasa (20/8/2024)

Tak hanya memberi perhatian pada wacana kenaikan Gaji PNS, Charles juga menyinggung soal utang negara. Tak dapat dipungkiri, persoalan utang negara juga menjadi buah bibir di masyarakat.

Charles menekankan pentingnya Pemerintah untuk memperhatikan utang negara yang saat ini sudah tembus mencapai Rp 8.500 Triliun. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat menurun menjadi 38,68 persen, Charles meminta Pemerintah untuk mengkaji dengan bijak dalam hal pengelolaan utang serta keuangan negara.

Lebih lanjut, Charles menyebut, Pemerintah perlu mewaspadai nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang diperkirakan akan berada di kisaran Rp16.100 per Dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun di angka 7,1%. Termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan berada pada 82 Dolar AS per barel, lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

“Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak membebani generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap arah dan prioritas pembangunan,” terang Charles yang juga anggota badan Anggaran DPR RI ini.

Menutup pernyataan resminya, Charles juga mengingatkan agar Pemerintah memastikan utang yang diajukan Pemerintah harus diperuntukkan bagi program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Meski utang negara tersebut masih dalam batas aman menurut undang-undang, kata Charles, pengelolaannya harus diprioritaskan bagi kebutuhan rakyat.

“Pemerintah perlu waspada dalam pengelolaan RAPBN. Harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan utang Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tentunya pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi rakyat,” tutup Charles.

Recent Posts

JPPI: Vidio Menkeu soal Guru Beban Negara adalah HOAX, Tapi Isinya FAKTA

MONITOR, Jakarta - Sebuah video yang beredar luas di media sosial dan menampilkan Menteri Keuangan,…

58 menit yang lalu

Menperin: Transformasi Industri Hijau Sejalan dengan Asta Cita

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun…

2 jam yang lalu

Menag Minta PTKN Terus Integrasikan Sains, Moral dan Agama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) terus berupaya…

2 jam yang lalu

Menperin Sampaikan Empat Faktor Pentingnya Transformasi Industri Hijau

MONITOR, Jakarta - Transformasi menuju industri hijau saat ini juga dipengaruhi oleh berbagai factor, baik…

3 jam yang lalu

Bakamla Berhasil Selamatkan Kapal Nelayan Mati Mesin di Perairan Batam

MONITOR, Batam - Unsur patroli Bakamla RI KN. Tanjung Datu-301, berhasil melaksanakan operasi penyelamatan terhadap…

3 jam yang lalu

Gratis! Kemenag Buka 10 Pelatihan di Spesial Merdeka Pintar

MONITOR, Jakarta - Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama…

7 jam yang lalu