PENDIDIKAN

223 Pesantren Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan akan Diakreditasi di 2024

MONITOR, Jakarta – Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) telah menetapkan 223 lembaga Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (PKPPS) menjadi sasaran akreditasi pada 2024.

Hal ini disampaikan assesor BAN-PDM Irma Yuliantina pada Pendampingan Akreditasi PKPPS yang berlangsung di Jakarta, 30 Juli sampai 2 Agustus 2024.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Basnang Said menyampaikan pentingnya kesiapan kelembagaan pesantren menindaklanjuti penetapan akreditasi tersebut. “Akreditasi adalah bagian dari penjaminan mutu, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat dipastikan memberikan Pendidikan terbaik kepada putra-putri kita,” katanya di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Kasubdit Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat PD Pontren Anis Masykhur berharap PKPPS dapatmengikuti rangkaian proses akreditasi dan mempersiapkan dokumen yang ditentukan.

Mengapa satuan pendidikan perlu diakreditasi? Irma Suryani, assessor BAN-PDM menyampaikan dua alasan. Pertama, karena satuan pendidikan merupakan lembaga layanan publik. Sehingga, kerja satuan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable) di hadapan publik.

“Akreditasi adalah salah satu cara melindungi anak-anak kita dari layanan pendidikan yang tidak layak,” sebutnya.

Kedua, akreditasi adalah alat untuk penjaminan mutu (quality assurance). Sehingga, hasil akreditasi berfungsi sebagai umpan balik bagi satuan pendidikan untuk perbaikan kualitas secara berkelanjutan.

Irma menambahkan, pada 2024, ada beberapa perubahan sistem akreditasi. Di antara perubahan yang paling esensial adalah pada instrumen-instrumen yang harus disiapkan oleh lembaga.

“Jika pada akreditasi sebelumnya fokus pada kepatuhan administrasi dan aturan standar yang kaku dan terlalu rinci, maka pada akreditasi 2024 ini Instrumen akreditasi fokus pada aspek-aspek esensial yang mendukung siswa bisa belajar mengembangkan dirinya dengan baik dan diselaraskan dengan Rapor Pendidikan,” tandasnya. 

Recent Posts

Tak Ada Pilihan Lain, Indonesia Harus Menjadi Pengendali Harga Nikel Dunia

MONITOR, Jakarta - Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi penentu harga nikel dunia dan meraup…

1 jam yang lalu

Kelola Dana Umat, Menhaj Irfan Yusuf: Haji 2026 Harus Bersih!

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penguatan…

2 jam yang lalu

Bantu Korban Bencana Sumut, Kemenag Beri Rp50 Juta per Masjid dan Musala

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menyalurkan bantuan kepada lembaga keagamaan…

4 jam yang lalu

DPR Pertanyakan Nasib Perpusnas Usai Anggaran 2026 Dipangkas Drastis

MONITOR, Jakarta - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional…

5 jam yang lalu

Kukuhkan 7 Profesor Baru, UIN Jakarta Kini Miliki 151 Guru Besar: Terbanyak di Lingkungan PTKIN

MONITOR, Tangerang Selatan – Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mencatatkan sejarah baru dalam penguatan…

6 jam yang lalu

Haji 2026 Diperketat, Kelayakan Kesehatan Jemaah Kini Ditentukan Lewat Aplikasi

MONITOR, Jakarta - Menjelang keberangkatan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M, Kementerian Haji dan Umrah…

7 jam yang lalu