PARLEMEN

Makanan Siap Saji Dikenakan Cukai, Charles: Apa Implementasinya?

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyoroti kebijakan pemerintah terkait makanan siap saji yang dikenakan cukai dengan tujuan mengendalikan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) untuk mengurangi penyakit tidak menular. Charles meminta pemerintah memastikan kebijakan itu tidak merugikan pelaku usaha kecil seperti UKM dan UMKM.

“Kami ingin Pemerintah memastikan kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Meskipun tujuannya baik namun harus dipertimbangkan untung-ruginya,” ungkap Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Media di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Kebijakan makanan siap saji dikenakan cukai tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024.

Adapun kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya memperketat peredaran pangan olahan dan pangan siap saji atau fast food mengingat angka kasus penyakit tidak menular seperti diabetes hingga obesitas terus merangkak naik.

Aturan yang tertuang dalam Pasal 194 PP 28/2024 itu menyebutkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan.

Ketentuan itu akan berlaku di semua tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Charles pun mempertanyakan bagaimana implementasi dari pengenaan cukai itu kepada pelaku usaha kecil, terutama pedagang kaki lima (PKL) yang menyajikan makanan atau minuman cepat saji.

“Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana implementasinya? Bagaimana pembebanan cukai ini terhadap pelaku usaha kecil?” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Recent Posts

Kemenag Targetkan 50 Persen PTKIN Terakreditasi Unggul

MONITOR, Jakarta - Saat ini ada 17 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang meraih…

56 menit yang lalu

Virgin Australia Airlines, Maskapai Internasional Pertama yang Gunakan SAF Pertamina

MONITOR, Bali - PT Pertamina Patra Niaga terus memperluas distribusi Sustainable Aviation Fuel (SAF) ke…

8 jam yang lalu

Pertamina dan Airbus Jajaki Kerja Sama Pengembangan SAF di Indonesia

MONITOR, Bali - Konsisten dalam mengembangkan bisnis energi hijau, PT Pertamina (Persero) membangun kerja sama…

9 jam yang lalu

DPR Fasiltasi Korban Bullying Binus Simprug, Pengamat: Komit Kawal Keadilan

MONITOR, Jakarta - Langkah DPR RI yang memfasilitasi siswa korban dugaan aksi bullying di SMA…

10 jam yang lalu

Soroti Perkelahian Geng ART WNI di Singapura, DPR Minta Pemerintah Bentuk Forum Dukungan Bagi PMI

MONITOR, Jakarta - Dua kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertengkar dan membuat keributan hingga dikenakan…

10 jam yang lalu

DPR Dorong Polisi Cari Fakta Sesungguhnya di Kasus Bullying Binus Simprug

MONITOR, Jakarta - Kasus bullying di SMA Binus Simprug, Jakarta Selatan, memasuki babak baru ketika…

10 jam yang lalu