HEADLINE

Dalam Sidang IPPP, Jokowi Sebut Tiga Sektor Perlu Penanganan Bersama Negara Kawasan Pasifik

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tiga sektor penting yang perlu penanganan bersama berbagai negara di Kawasan Pasifik. Salah satunya mitigasi perubahan iklim dan potensi pengembangan ekonomi biru di kawasan Pasifik.

“Pertama terkait perubahan iklim. PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) memperkirakan kenaikan permukaan air laut hingga 1 meter sampai tahun 2100 mendatang,” ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Sidang Kedua IndonesiaPacific Parliamentary Partnership (IPPP), Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Hal tersebut, lanjut Jokowi merupakan ancaman besar bagi kawasan kita (Pasifik). Sehingga diperlukan penguatan advokasi parlemen untuk memitigasi hal ini dengan adaptasi kebijakan, serta peningkatan kerjasama infrastruktur dan lingkungan.

Kedua terkait Ekonomi Biru, sektor ini berpotensi besar dan bisa menjadi kekuatan Indonesia. Dimana Bank dunia menyebutkan sektor ini berpotensi menyumbang 10 persen PDB jika dikelola secara berkelanjutan. Sehingga menurut Jokowi diperlukan dorongan dari Parlemen untuk mengelola peningkatan konektivitas, konservasi sumberdaya laut.

“Sektor Ketiga, terkait pengembangan SDM (sumber daya manusia). Pelatihan yang dilakukan secara inklusif termasuk bagi perempuan dan pemuda dalam penyusunan regulasi. Diplomasi parlemen diperlukan untuk mendorong kerjasama people to peopleknowledge sharing yang mencakup seluruh lapisan masyarakat,” tambah Jokowi.

Oleh karena itu, menurut Jokowi, Indonesia perlu mengembangkan kerja sama Pasifik dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kemitraan parlemen ini mari kita perkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya, sikap saling menghormati termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Saya yakin melalui kolaborasi yang kuat kita bisa menjaga stabilitas serta dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Recent Posts

Analis Intelijen: Pembunuhan Pendulang Emas oleh OPM Bentuk Pelanggaran HAM

MONITOR, Jakarta - Menanggapi kabar pembunuhan sejumlah warga sipil berprofesi sebagai pendulang emas di wilayah…

36 menit yang lalu

203.088 Jemaah Reguler Lunasi Biaya Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Tahap II Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H akan berakhir…

37 menit yang lalu

Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, PP PERSIS: Situasi Dilematis!

MONITOR, Jakarta - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) turut merespon rencana Presiden Republik Indonesia,…

2 jam yang lalu

Pangkoopsud II Sambut Kehadiran Panglima TNI dan Kasad di Lanud Iswahjudi

MONITOR, Madiun - Panglima Komando Operasi Udara II (Pangkoopsud II) Marsda TNI Deni Hasoloan S.,…

4 jam yang lalu

Permenperin 13 Tahun 2025 Diterbitkan, Industri Wajib Lapor Data Secara Berkala

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 13 Tahun 2025…

11 jam yang lalu

Komisi IV DPR Wanti-Wanti Kebijakan Kuota Impor, Salah Sistem Bisa Ancam Petani dan Ketahanan Pangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan memberikan sejumlah catatan terkait gagasan…

14 jam yang lalu