Komisi VIII DPR Upayakan Anggaran Pendidikan Keagamaan Proporsional

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke MAN 2 Surakarta

MONITOR, Jateng – Komisi VIII DPR berupaya agar anggaran bagi pendidikan agama dan keagamaan lebih proporsional. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, pendidikan agama dan keagamaan menjadi salah satu yang menjadi atensi DPR.

“Dalam rapat banggar, kita terus mendorong agar anggaran pendidikan agama dan keagamaan proporsional, contoh beasiswa di madrasah lebih sedikit dibanding sekolah,” kata Diah saat Kunjungan Kerja ke Madrasah Aliyah 2 Surakarta, Selasa (16/07/2024).

Sejauh ini, ia melihat minat masyarakat ke madrasah cukup tinggi. Namun ketersediaan sarana prasarana belum memadai dan memenuhi animo siswa yang tinggi untuk belajar di madrasah.

“Kita tahu, madrasah banyak mencatat prestasi, namun fasilitasi beasiswa dan KIP kecil, ini harus dan jadi perhatian bersama termasuk DPR,” ungkapnya.

“Ini akan kita perjuangkan dari sisi anggaran, dan berharap pada pemerintahan baru ini di highligth. Kita berupaya agar proporsi anggaran lebih memadai,” ucap dia.

“Pendidikan agama menjadi agenda strategis dan perhatian Komisi VIII, sehingga dapat berkembang secara kualitas dan kuantitas,” sambungnya.

Kasubdit Kurikulum Evaluasi Ditjen Pendidikan Islam Abdul Basith mengatakan, meningkatnya kualitas dan tingginya animo belajar di Madrasah terkendala oleh keterbatasan ruang belajar, sehinga proses seleksi masuk madrasah cukup ketat.

“Kementerian Agama berupaya meningkatkan sarana prasarana madrasah, ada melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan skema lain yang ada di Kemenag,” kata Basith.

Basith mengemukakan, terkait implementasi kurikulum Merdeka, sejauh ini 66 persen madrasah sudah menggunakan kurikulum Merdeka.

“Kita berkomitmen agar tidak terjadi kesenjangan antara sekolah dan madrasah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dukungan dari DPR sangat berarti bagi peningkatan kualitas madrasah ke depan,” kata dia.

Tampak hadir Wakil Ketua dan anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah Mustai’n, anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Sulistyowati, para Kepala Kantor Kemenag Solo Raya dan civitas akademika MAN 2 Surakarta.